PIMPIN KUNJUNGAN : Ketua Komisi D Nur Saadah saat memimpin rombongan ke Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.(foto: soni dinata)
JAKARTA – Dalam rangka konsultasi terkait kebijakan fasilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyelenggaraan perumahan terdampak bencana di Jateng, Komisi D berkonsultasi ke kantor Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pada Rabu (19/2/2025). Ketua Komisi D Nur Sa’adah menjelaskan tujuan kunjungan, yang juga membahas program baru dari Kementerian yaitu program Tiga Juta Rumah.
“Komisi D menyambut baik program Tiga Juta Rumah supaya bisa direalisasikan dengan baik di Jawa Tengah. Walaupun ada beberapa poin dari Tiga Juta Rumah yang tidak dibiayai APBN, butuh dari provinsi, dan pihak stakeholder, namun kita berusaha bersama-sama untuk mewujudkan program Tiga Juta Rumah. Lalu dari program tersebut, apakah hanya pembangunan rumah baru saja, atau peningkatan kualitas juga masuk dalam program tiga juta tersebut,” ujar Nur Sa’adah.
Anggota Komisi D Andang Wahyu Triyanto menanyakan gambaran program Tiga Juta Rumah nanti untuk Jawa Tengah akan seperti apa.
“Program ini harusnya segera dilaksanakan, karena program ini bagian dari pengentasan warga dari kemiskinan. Jawa Tengah termasuk provinsi miskin, seharusnya bagian Jawa Tengah bisa lebih banyak dari provinsi lain. Lalu bisa tolong dijelaskan gambaran untuk Jawa Tengah itu akan seperti apa? Kemudian konstruksi bagaiman Tiga Juta Rumah ini dilaksanakan, karena data harus bersinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten,” tanya Andang.
Senada, Sugiharto Anggota Komisi D juga menambahkan pertanyaan mengenai data yang nanti ditarik dari kementerian untuk penyaluran bantuan program tersebut.
“Program Tiga Juta ini kan dari Pusat, berarti lepas dari RTLH, atau bantuan lain di provinsi atau di kabupaten ya. Lalu, data yang digunakaan acuan untuk program ini nanti data yang mana? Karena kita aja yang di provinsi, begitu turun ke daerah banyak rumah yg tidak terdata juga. Kita punya perangkat desa, tapi kadang juga tidak optimal, makannya data yg mana. Karena ini perlu pemikiran dan perencanaan yang matang mau pakai data yang mana karena provinsi juga punya data lain lagi,” tanya Sugiharto.
Anggota Komisi D lainnya Siswanto menanyakan masalah efisiensi yang sedang viral sekarang, apakah berdampak pada program tersebut.
“Tiga Juta ini tanggung jawab kita semua, namun ada wacana efisiensi yang sedang marak, ini nanti kuotanya berkurang atau tidak untuk Jateng? Selain itu harga rumah yang disubsidi mahal sekali di daeerah Pantura, karena penangannya berbeda, yang menentukan harga siapa? Saya usul saja, Pak Mentri tolong nanti buat aturan disesuaikan daerahnya ya, terimakasih,” tambah Siswanto.
R Haryo Bekti Martoyudo selaku Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman didampingi oleh Dyah Ayu Hartati Listiyarini Akbari selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko PKP, menjelaskan program Tiga Juta Rumah ini adalah program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk satu tahun ke depan untuk peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Baik dari sisi tempat tinggal, yaitu satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Program ini pun bukan cuma semua bangun baru, ada juga peningkatan kualitas.
“Nah nanti di Jawa Tengah untuk datanya bisa disinkronkan dengan pusat. Lalu pembangunan baru biasanya lewat pengembang, atau di atas lahan sendiri. Ini pola yg perlu disampaikan ke pihak lain untuk berkolaborasi. Kalau untuk peningkatan kualitas ini ditujukan untuk rumah yang tidak layak huni,” jelas Haryo.
“Dirjen punya dana untuk membeli perumahan dari pengembang, lalu pengembang membangun, yang nanti untuk masyarakat beli melalui subsidi yang dibantu pemerintah. Ini juga termasuk program tiga juta. Renovasi pun masuk program Tiga Juta Rumah. Makannya pusat harus bekerjasama baik dengan provinsi, dan pihak lain dalam mendapatkan data dan informasi supaya tepat dan akurat penerima bantuannya,” sambungnya .
Anggota Komisi D Ariston mengusulkan agar program kegiatan mempunyai petunjuk pelaksana dan teknis (juklak dan juknis) yang jelas untuk disosialisasikan kepada masyarakat supaya semua lapisan masyarakat bisa saling membantu untuk menyukseskan program Tiga Juta Rumah tersebut.
“Saya usul saja, untuk Tiga Juta Rumah diberi juknis dan juklak yang jelas, sehingga waktu kita turun ke dapil bisa menjelaskan ke masyarakat, dan perangkat-perangkat desa yang sudah pasti gerbang utamanya. Selain itu mudah-mudahan program ini tidak ada pajaknya ya, karena kan judulnya bantuan untuk masyarakat. Lalu kalau bisa program tiga juta rumah ini jangan menggunakan tanah beli, tapi tanah pemerintah juga, karena bisa mempengaruhi harga,” usulnya senagai penutup pertemuan tersebut.(azhar/priyanto)
