Jalan Rusak di Batas Solo Raya-Grobogan Dipantau

Screenshot 20210310

PROYEK JALAN. Komisi D DPRD Provinsi Jateng saat memantau proyek peningkatan ruas jalan di wilayah pelaksana jalur timur 1 di Kabupaten Sragen, Selasa (9/3/2021). (foto choirul amin)

SRAGEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai ruas jalan Surakarta–Gemolong–Geyer (Batas Kabupaten Grobogan) memerlukan percepatan penanganan dengan cara pengurukan secara rata. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso, saat meninjau proyek peningkatan ruas jalan di wilayah pelaksana jalur timur 1 di Kabupaten Sragen, Selasa (9/3/2021).

Ia mengatakan ada beberapa titik yang terpantau rusak parah sehingga perlu penanganan darurat agar dapat segera dipergunakan masyarakat. Terlebih, sekarang mendekati Hari Raya.

“Banyak sekali yang mengalami kerusakan parah. Ada beberapa titik, di Gondangrejo, depan Pasar, dan depan Terminal Kalijambe, serta KM 48 di Sumberlawang. Karena sudah memasuki masa kontrak, lelang juga sudah pada awal bulan ini, maka perbaikan darurat sangat diperlukan dengan kondisi demikian,” katanya.

Dari pantauan Komisi D pada tahun ini, konstruksi ruas jalan seperti itu masih banyak ditemukan sekitar 25 titik di wilayah Jateng. “Kita berharap semuanya dilakukan hal serupa. Ada penanganan darurat terlebih dahulu, kemudian pengerasan kaku maupun aspal,” sarannya.

TEBING LONGSOR 

Tak berhenti disitu, Komisi D langsung melanjutkan pantauannya terkait penanganan tebing longsor di Desa Tohudan Kali Pepe Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Dari informasi yang didapat, pada 2019 lalu, sudah dilakukan penanganan darurat dengan pemasangan bronjong. 

Namun, hingga saat ini kondisi bronjong tersebut sebagian sudah hanyut terbawa air. Setidaknya, ada 3 makam yang ikut hanyut karena longsor dan 11 makam telah dipindahkan.

Dengan situasi curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini, Komisi D meminta adanya pemindahan lokasi pekerjaan. Karena, di Kali Pepe ada perawatan yang cukup besar oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

“Kami berharap ada pengalihan sebagian kegiatan di daerah tersebut dan langsung disetujui oleh BBWS Bengawan Solo yang nilai penanganannya kurang lebih mencapai Rp 7 miliar. Kalau dibiarkan, nantinya erosi semakin besar yang berimbas ke pemukiman warga di sekitar makam tersebut. Untuk itu, harus segera tertangani,” harapnya. (amin/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.