BAHAS PEMBANGUNAN. Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi menghadiri acara ‘Forum Konsultasi Publik: Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng 2018-2023 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Nomor 9 Mugassari Kota Semarang, Selasa (12/1/2021). (foto setyo herlambang)
GUBERNURAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, Ferry Wawan Cahyono, dan Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Pimpinan Komisi menghadiri acara ‘Forum Konsultasi Publik: Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng 2018-2023 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Nomor 9 Mugassari Kota Semarang, Selasa (12/1/2021). Disamping itu, hadir Ketua Komisi A DPRD Mohammad Saleh, Andang Wahyu mewakili Komisi B, Sriyanto Saputro selaku Wakil Ketua Komisi C dan Ketua Komisi D DPRD Alwin Basri.
Dalam sambutan awal, Pj. Sekda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemprov Jateng. “Ini merupakan bagian untuk menyelaraskan antara RPJMD dengan RPJMN (Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional),” kata Prasetyo.
Ia mengatakan forum itu juga untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Jateng. Salah satunya, pada 2021 ditujukan untuk percepatan ekonomi.
“Untuk itu, semua stakeholder dapat memberikan masukan guna pembangunan Jateng ke depannya,” ujarnya.
Sambutan berikutnya disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo. Ia mengatakan forum itu sangat penting, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi sehingga butuh penyesuaian dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Disini, kita membahas sektor-sektor apa saja yang bisa didorong agar bisa bertumbuh di tengah pandemi,” kata gubernur didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin.
Ia juga mengatakan, dalam upaya percepatan ekonomi, dibutuhkan terobosan-terobosan seperti berbisnis komoditas unggulan Jateng dengan negara asing. Ia menilai hal tersebut masih sangat memungkinkan untuk mendorong ekonomi.
Soal kemiskinan, ia memastikan angkanya meningkat selama kondisi pandemi ini. Diharapkan, semua stakeholder bisa menggenjot upaya enterpreneurship agar peluang usaha terbuka.
“Sehingga, pembangunan pada 2021 hingga 2023 yang fokus pada pertumbuhan ekonomi hingga pengentasan kemiskinan bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang. Untuk itulah, forum yang dilakukan secara daring ini bisa menampung semua masukan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Sukirman mengaku masih sangat mendukung upaya yang dilakukan pemprov dalam percepatan pembangunan daerah. Dalam hal ini, ia mengatakan perlunya penyesuaian arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD, mengingat masih adanya kondisi pandemi.
“Diakui, dari sambutan gubernur tadi, perlunya pemberdayaan komoditas unggulan yang dimiliki Jateng guna peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Sukirman.
Menyinggung soal sisi pendapatan daerah, Sriyanto Saputro mengatakan perlunya menggali sumber pendanaan sehingga tidak fokus pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Menurut dia pendapatan bisa diperoleh salah satunya dengan cara optimalisasi aset-aset daerah.
“Saya sepakat adanya pembentukan tim percepatan ekonomi dari gubernur,” kata Sriyanto.
Dari dana cadangan Pilgub 2024, Mohammad Saleh mengatakan perlunya dana cadangan pilkada di tengah kondisi pandemi ini. “Untuk upaya percepatan ekonomi, secara umum kami sepakat dengan Pak Gubernur,” kata Saleh.
Upaya penanganan Covid-19 juga menjadi sorotan Alwin Basri. Menurut dia saat ini perlu adanya evaluasi dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.
Sementara, Quatly Abdulkadir Alkatiri menambahkan perlu adanya pendalaman, khususnya dari sisi pendapatan. Karena, saat ini telah terjadi penurunan di sisi tersebut sehingga perlu langkah untuk mendongkraknya.
“Memang perlu pemanfaatan aset-aset daerah secara optimal guna peningkatan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Quatly.
Setelah mendapat tanggapan dari DPRD, Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Andreas Lako selaku moderator memulai dialog interaktif dengan sejumlah stakeholder secara daring. Stakeholder itu berasal dari forum komunikasi perangkat daerah (Forkompinda) & organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jateng, kepala daerah, elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, LSM, lembaga-lembaga, ormas, siswa, dan lainnya. (ariel/priyanto)
