SOAL KEMISKINAN. DPRD Provinsi Jateng menggelar FGD dengan tema ‘Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jateng’ di Lantai 10 Gedung Merah Putih, Kota Semarang, Selasa (21/1/2025). (foto teguh prasetyo)
SEMARANG – DPRD Provinsi Jateng menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jateng,’ Selasa (21/1/2025). Acara itu dilaksanakan di Lantai 10 Gedung Merah Putih, Kota Semarang.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengatakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah daerah (Kepala Daerah) yang perlu dilaksanakan. Salah satunya, saling koordinasi antar lembaga/ instansi di tiap daerah.
“Bahwasannya untuk masalah kemiskinan, semua pihak perlu saling berkoordinasi. Jika semua itu bisa dilakukan, terutama oleh Kepala Daerah, maka upaya tersebut tidak membutuhkan waktu lama,” katanya, sembari membuka rsemi acara FGD.
Saat berdiskusi, Perwakilan BPK RI Perwakilan Jateng Karyadi mengakui selama ini banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa kantong kemiskinan di Jateng tapi masih perlu kejelasan lagi, letak sebenarnya di daerah mana saja.
“Bahkan, perlu juga kejelasan, apakah programnya itu penanggulangan kemiskinan atsu peningkatan pendapatan. Untuk itu, perlu dikaji kembali indikator kemiskinannya seperti apa sehingga sasarannya lebih fokus,” kata Karyadi.
Narasumber lainnya, Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Provinsi Jateng Emma Rahmawati, menjelaskan selama ini ada sejumlah upaya penanggulangan kemiskinan. Pemprov Jateng sendiri memiliki 3 tugas dalam hal itu diantaranya mengurangi beban masyarakat miskin seperti bansos dan bantuan pendidikan, meningkatkan pendapat masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, dan pengurangan kantong kemiskinan.
“Akses air bersih menjadi salah satu persoalan yang dialami masyarakat kemiskinan. Karena, dampaknya ke sektor kesehatan seperti stunting. Dari persoalan kemiskinan itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah verifikasi faktual di lapangan yang dibantu perangkat desa,” kata Emma.
Sementara, Ketua Tim Indikator Statistik Sosial BPS Provinsi Jateng Harjo Teguh Hartanto mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan pendataan masyarakat miskin. Namun, pihaknya juga mengalami kendala adalah pengukuran kemiskinan itu sendiri.
“Dalam pendataan masyarakat miskin, perlu adanya penguatan kemampuan desa untuk mengupdate data. Disini, desa sangat berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” kata Harjo.
Narasumber lain, Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan OJK Jateng Bambang Hermanto mengatakan upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui sektor UMKM. Karena, dengan peningkatan sektor UMKM, maka mampu menumbuhkan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
“Kami sudah meminta pihak perbankan agar dapat fokus dalam penyaluran kredit modal usaha kepada pelaku UMKM. Datanya menyebutkan, kredit ke UMKM di Jateng porsinya sebesar 50 persen atau lebih tinggi dari nasional. Kami berharap masyarakat semakin mampu dalam pengelolaan keuangan,” kata Bambang.
Paparan soal penanggulangan kemiskinan dilanjutkan oleh Ekonom Ahli Perwakilan BI Provinsi Jateng Oki Hermawan. Dalam paparannya, penduduk miskin di Jateng lebih besar berada di pedesaan sehingga saat terjadi kenaikan harga pangan maka sangat berdampak besar di daerah pedesaan.
“Di Jateng atau di Grobogan, Sragen, dan Cilacap, luasan panen padi mengalami penurunan sehingga produktifitasnya pun turun. Faktor lainnya, usia SDM di sektor pertanian sebagian besar sudah tua. Kemudian faktor impor beras. Dari hal-hal diatas, mampu memicu tingkat kemiskinan daerah,” kata Oki, saat memaparkan data BI.
Direktur Stipram Development Center dan Kepala Pusat Studi Business & Social Entrepreneur Salatiga Profesor Sony Heru Priyanto menambahkan ada teori dalam hal kemiskinan. Dikatakannya, prilaku seseorang mampu menciptakan kemiskinan yang disebut theory of plan behavior, modal sosial, teori belajar sosial, dan teori transformasi sosial.
“Mengubah aspek prilaku masyarakat adalah kunci dalam pengentasan kemiskinan di Jateng. Perubahan itu memerlukan pendekatan yang holistik mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi multi-pihak,” jelas Sony. (ariel/priyanto)
