Sriyanto Saputro. (foto george raynaldi)
GEDUNG BERLIAN – Guna semakin meningkatkan profesionalitas, DPRD Provinsi Jateng mendukung adanya pelatihan SDM di BPR BKK. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jaten Sriyanto Saputro, saat menjadi pembicara dalam ‘Diklat Reguler BPR BKK’ secara virtual dengan tema ‘Etika Perbankan’, Selasa (2/3/2021).
Ia mengatakan peningkatan profesionalitas SDM itu sangat penting, mengingat kinerja BPR BKK fokus dalam penyaluran kredit perbankan. Dengan bekerja secara profesional sesuai etika perbankan, maka berdampak pula pada penyehatan likuiditas di BPR BKK.
“Dengan adanya etika perbankan itu, maka BPR BKK bisa menjalankan fungsinya di tengah masyarakat dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran kredit,” kata Politikus Gerindra itu.
Dalam hal pemberian kredit, lanjut dia, setiap SDM di BPR BKK harus bisa menyalurkan sesuai dengan aturan berlaku. Dengan begitu, kredit yang disalurkan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bisa memberikan deviden bagi pemilik modal yakni pemprov.
“Dengan diperolehnya keuntungan itu, maka BPR BKK juga mampu berkontribusi dalam PAD,” harapnya dihadapan peserta virtual dari Forum BPR BKK Jateng.
Ia mengingatkan pula prinsip kehati-hatian mutlak dilaksanakan saat ada pengajuan kredit. Dengan begitu, BPR BKK bisa menghindari praktik kredit fiktif yang kerap terjadi.
“Perlu ada pengawasan atau audit secara reguler untuk menghindari ‘kredit fiktif’ tersebut,” tegasnya.
Dijelaskan, ada beberapa syarat untuk menjadi bankir profesional. Diantaranya memiliki skill dan knowledge, mampu menerima tekanan tanpa mengurangi kinerja, memiliki inisiatif, memiliki job motivation yang tinggi, memiliki leadership ability, mempunyai sales ability, mampu menyusun rencana hingga tercapainya tujuan.
“Jika memiliki itu, maka SDM tersebut bisa menjadi bankir profesional,” ucapnya.
Sementara soal penyaluran kredit, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Eddy Sulistyo Bramiyanto juga menekankan setiap SDM di BPR BKK harus bisa menjaga etika perbankan. Karena, ia menilai selama ini banyak kasus yang terjadi di BPR BKK kerap menyangkutpautkan pemprov selaku pemegang saham.
“Mergernya BPR BKK Pringsurat dan Klaten menjadi contoh agar kinerja ke depan semakin baik,” tegas Bramiyanto. (ariel/priyanto)
