DPRD & Pemprov Sambut Aksi Tertib Mahasiswa PMII

20220906220320 IMG

AKSI MAHASISWA. DPRD bersama Pemprov Jateng saat menyambut aksi mahasiswa PMII di depan gerbang Kantor Gubernur, Selasa (6/9/2022). (foto setyo herlambang)

SEMARANG – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyuarakan aspirasi secara tertib, terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menggelar aksi secara tertib, kalangan dewan bersama perwakilan eksekutif menyapa langsung mahasiswa dengan menaiki mobil pengeras suara.

Mereka diantaranya Anggota Komisi E Joko Haryianto dan Komisi C Riyono didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno, menemui langsung para mahasiswa di depan halaman Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (6/9/2022).

Joko Hariyanto memberikan apresiasinya atas sikap kritis dan penyampaian aspirasi secara tertib dan lugas. Mengenai protes penolakan kenaikan harga BBM, aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke pusat.

“Kami sangat apresiasi dengan sifat kritis mahasiswa dalam mengutarakan pendapatnya, yang disampaikan secara tertib dan tetap menyampaikan poin secara terperinci. Terkait dengan kenaikan harga BBM, sudah menjadi ranah kewenangan pusat, namun kami tetap akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat,” kata Legislator Fraksi Demokrat itu.

Senada, Sumarno mengatakan aspirasi  yang disampaikan mahasiswa PMII akan diteruskan ke pusat. “Adanya aspirasi itu menjadi bentuk kritis masyarakat terutama mahasiswa terhadap semua program pembangunan pemerintah. Dengan penyampaian secara baik dan tertib, mendapatkan apresiasi secara luas dan kami terus menyampaikan kritis kebijakan kenaikan harga BBM ke pusat,” sekda.

Sementara, Koordinator Aksi PMII Moch. Soni Saifurridzal menilai aksi aspirasi penolakan kenaikan harga BBM tersebut perlu dilakukan. Karena, kenaikannya sangat berpengaruh ke semua sektor terutama harga barang kebutuhan pokok. 

“Kami menyuarakan pendapat, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, akan berimbas semua sektor, terutama harga bahan pokok akan terus melonjak sehingga masyarakat miskin akan sulit menjangkau. Maka, kami menyuarakan aksi agar kenaikan harga BBM bisa segera dihentikan,” tegas Soni. (setyo/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.