BAHAS SEKOLAH. Bambang Kribo saat bersilaturahmi dengan Kepala Desa se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang bertempat di Desa Udanwuh Kaliwungu, Jumat (3/7/2020). (foto humas)
UNGARAN – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya adalah sistem zonasi yang mengakibatkan banyak siswa tidak bisa tertampung karena tidak tersedia SMA Negeri di wilayah tersebut.
Dalam hal ini, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan sistem zonasi yang diterapkan pemerintah itu harus diimbangi dengan tersedianya SMA Negeri secara merata. Namun kenyataannya, di beberapa wilayah tidak ada SMA negeri sehingga lulusan SMP di wilayah tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan di SMA Negeri melalui jalur zonasi.
“Masih banyak wilayah di Jateng yang tidak ada SMA Negerinya. Padahal, sistem zonasi, kalau jaraknya jauh kan sulit bersaing,” katanya dalam acara penyerahan bantuan provinsi dan silaturahmi dengan Kepala Desa se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang bertempat di Desa Udanwuh Kaliwungu, Jumat (3/7/2020).
Ia mencontohkan wilayah Kecamatan Bandungan dan Sumowono di Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, dan Limbangan Kabupaten Kendal yang lokasinya berhimpitan tidak memiliki satupun SMA Negeri. Sementara itu, SMA Swasta yang adapun sangat terbatas.
“Lulusan SMP di empat kecamatan tersebut hampir pasti tidak dapat melanjutkan ke SMA Negeri melalui jalur zonasi. Sedangkan, kalau melalui jalur prestasi, akan sulit bersaing dengan lulusan SMP yang ada di Kota Ambarawa, Temanggung maupun Kendal,” jelas Bambang Kribo, sapaan akrab Politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut dia beberapa daerah lain seperti Kabupaten Karanganyar dan beberapa kabupaten lainnya juga mengalami kekurangan SMA Negeri. Ia sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membahas persoalan tersebut.
“Saya sudah komunikasi dengan gubernur dan setuju untuk membangun beberapa SMA Negeri baru untuk mengantisipasi masalah serupa tidak terulang lagi di tahun mendatang,” katanya.
Pemerataan SMA Negeri, kata dia, sangat positif dampaknya untuk meningkatkan kecerdasan generasi muda. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat yang dibangun melalui jalur pendidikan akan meningkat di masa yang akan datang.
“Melalui bidang Pendidikan dan Kesehatan akan besar sekali dampaknya untuk meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di jateng,” tegasnya.
Ia juga meyakini, jika jumlah SMA Negeri tersedia secara merata, maka bisa meminimalisasi terjadi persoalan dalam proses PPDB seperti yang terjadi saat ini. “Kalau ketersediaan SMA Negeri merata, maka tidak akan ada lagi yang mengada-ada dengan membuat Surat Keterangan Domisili (SKD) di tempat yang dekat dengan sekolah. Karena, dengan adanya kebijakan SKD selain dengan Kartu Keluarga (KK), beberapa orang tua peserta didik diduga menghalalkan segala cara agar anaknya bisa diterima di SMA Negeri. Padahal, sebenarnya domisilinya jauh dari sekolah yang dimaksud,” ungkapnya. (humas/ariel)
