UNGARAN – Strategi pemulihan dan pencegahan Covid-19 melalui vaksinasi terus diupayakan melalui pemerintah pusat diteruskan di seluruh daerah termasuk Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi perbincangan hangat dalam dialog radio yang disiarkan langsung di LPPL Rasika USA 105.6 FM, Kabupaten Semarang, Jumat (19/2/2021) dipandu host Harris WB. Dalam acara itu bertindak sebagai narasumber Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto, anggota Komisi B dokter Sholeha Kurniawati dan Dyah Kartika Permatasari, dan anggota Komisi E Ida Nurul Farida.
Mengawali Harris menanyakan peran DPRD Jawa Tengah dalam mendukung program vaksinasi massal. Sekarang ini masalah vaksinasi masih menjadi pro dan kontra. Sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya percaya dengan vaksinasi, maka di sini peran dewan sangat krusial dalam mendukung program tersebut.
“Mengenai program yang tumpang tindih bagaimana sistem penanganannya agar sesuai dengan kondisi daerah,” tanya dia.
Menjawab itu, Bambang Kusriyanto atau disapa Kribo meminta masyarakat untuk sepenuhnya mengikuti program vaksinasi massal oleh pemerintah pusat untuk dilanjutkan ke tingkat daerah. Adapun, vaksinasi dilakukan secara bertahap dan semua lapisan masyarakat mendapat jatah vaksinasi yang sesuai. Mengenai kebijakan yang dianggap tumpang tindih merupakan tugas bersama pemerintah dan masyarakat prosesnya perlu pengkajian lebih matang.
“Program vaksinasi akan dilakukan berjalan sesuai alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai tahapan melalui berbagai kajian. Tahapan pertama sudah dilakukan oleh presiden, tahap kedua kepala daerah sudah menjalani prosesnya. Tahap ketiga akan difokuskan tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 di setiap kabupaten kota, tahap selanjutnya akan diteruskan pada tokoh masyarakat dan semua lapisan masyarakat secara bertahap.
Mengenai kebijakan yang dinilai tumpang tindih memang sudah menjadi polemik, sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sekarang menjadi PPKM Mikro belum juga bisa menekan angka penyebaran Korona di daerah. Karena itu pemerintah harus mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan yang bisa menekan penebaran virus tersebut serta kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan bisa ditingkatkan.
Menambahkan, anggota Komisi B, dokter Sholeha Kurniawati berharap proses vaksinasi sukses semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan fasilitas tersebut secara cuma-cuma alias gratis.
“Vaksin yang diberikan akan dilakukan injeksi selama dua kali dan ini dilakukan untuk mendapatkan sistem kekebalan secara maksimal dan lebih awal diutamakan tenaga kesehatan. Hal tersebut dilakukan karena agar tenaga kesehatan selama merawat dan menangani pasien Covid-19 secara langsung. Sehingga program kekebalan komunal lebih dapat tercapai,” tambah dia.
Anggota Komisi B, Dyah Kartika Permatasari, menginginkan proses vaksinasi berjalan baik. Pandemi memukul semua sektor perekonomian terutama pengiriman produk ekspor hasil bumi tersendat dan bahkan tidak berjalan sama sekali. Sektor pariwisata juga terdampak, beberapa sempat tutup dan hampir tidak ada pemasukan sama sekali.
Di sisi lain, anggota Komisi E, Ida Nurul Farida lebih menitik beratkan penyebaran vaksin secara sosial dapat meningkatkan kembali kualitas taraf hidup masyarakat. Program pemerintah 3M sampai 5M yang digencarkan ke semua lapisan masyarakat belum juga banyak dipatuhi.(tyo/priyanto)
