DPRD Minta Pemerintah Bisa Redam Gejolak Masyarakat

20221003174529 IMG

RAPAT KOORDINASI: Gubernur bersama Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono memimpin rapat koordinasi terkait antisipasi kenaikan harga BBM.(foto: setyo herlambang)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jateng tengah mengevaluasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama pada harga dan ketersediaan pangan. Hal tersebut menjadi pembahasan bersama dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, belum lama ini. Rapat dipimpin langsung Gubernur Ganjar Pranowo. Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono turut mengikuti rapat tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sukirman lebih mendorong semua unsur instansi pemerintah meredam tingkat emosi masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta selalu meninjau kebijakan politik yang berdampak langsung kepada masyarakat. 

“Meredam lewat pengawalan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan penerima yang layak, dan terus mengawal meninjau semua kebijakan politik harus bisa memberikan dampak bagi masyarakat maka perlu hati-hati agar nantinya tidak langkah yang salah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan dalam penanganan dampak kenaikan BBM perlu ada koordinasi secara menyeluruh antarinstansi dan pemerintah kabupaten/ kota. “Kenaikan harga BBM sangat berdampak pada semua sektor perekonomian, maka perlu adanya koordinasi antar lembaga baik Pertamina sampai dengan Pemerintah Kabupaten Kota dan mengawal penyaluran subsidi dengan benar. Adanya potensi kerusuhan akibat dampak kenaikan perlu ditekan, maka kami menyarankan unsur Keamanan dan ketertiban mengkondisikan mahasiswa digerakan untuk mengawal penyaluran BBM bersubsidi,” kata dia.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.