• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Jumat, 13 Juni 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

DPRD Ingin Legalisasi Masyarakat Desa Hutan Dipermudah

27/06/2019
in Berita, KOMISI B
DPRD Ingin Legalisasi Masyarakat Desa Hutan Dipermudah

FOTO BERSAMA. Jajaran Komisi B bersama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Jawa Bali Nusa Tenggara (BPSKL JaBalNur) berfoto bersama di Denpasar, Bali.(Foto: Setyo Herlambang)

DENPASAR – Jelang akhir masa jabatan DPRD Jateng periode 2014-2019, Komisi B terus mengebut pengesahan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.

Ketua Komisi B Chamim Irfani (tengah), Kadinas LHK Jateng Teguh DP (kanan).(Foto: Setyo Herlambang)

Pada Kamis (27/6/2019), Dewan dan Kepala Dinas Lingungan Hidup dan Kehutanan Teguh Dwi Paryono menyambangi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Jawa Bali Nusa Tenggara (BPSKL JaBalNur) di Denpasar, Bali. Kalangan Dewan mendapati data sektor pengelolaan hutan masih banyak dikelola oleh pemilik industri besar dibanding dengan masyarakat yang tinggal di hutan tersebut.

Sebagai informasi, BPKSL JaBalNur bergerak di bidang konservasi hutan yang berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu tugasnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan bersama hutan dengan kelompok masyarakat yang tinggal di hutan.

Hal ini menjadi perhatian khusus kalangan dewan, hal tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi B, Chamim Irfani saat membuka diskusi dengan pihak BPSKL di ruang rapat. Dia melihat harus ada sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan hutan bersama.

“Perlu adanya sinergitas kerja bersama antarpemerintah dan masyarakat desa hutan. Ini dimaksud untuk pemanfaatan hutan lebih luas dan menjaga keasrian hutan,” jelas legislator PKB itu.

RM Yudi Sancoyo

Menambahkan, Wakil Ketua Komisi B, RM Yudi Sancoyo mengharapkan adanya kerja sama lembaga pengelola hutan dari masyarakat dapat digandeng pemanfaatannya secara bersama.

“Banyak beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ingin mengelola hutan untuk peningkatan taraf ekonomi mereka. Tentunya hal tersebut perlu pendampingan dari dinas terkait agar tidak menimbulkan polemik,” tambah dia.

Muh Ihsan

Anggota komisi B lain, Muh Ihsan juga mengharapkan baik lembaga swadaya masyarakat (LSM) soal kehutanan dengan dinas terkait dapat duduk bersama merumuskan soal legalitas dan pemanfaatan hasil hutan.

“Banyak lembaga masyarakat hutan seperti Kemitraan Kehutaan (KK) terkendala dengan legalitas, untuk itu dewan hadir duduk bersama dengan pemangku kepentingan merumuskan apa saja yang menjadi kendala dalam pemanfaatan hutan. Selain itu, perda yang dirancang nanti sangat membantu masyarakat hutan untuk memanfaatkan sebegai sektor ekonomi terutama di perkebunan dan wisata,” harap dia.

Menanggapi, Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan, I Made Mursedana mengungkapkan, mengacu aturan dari pemerintah pusat ada beberapa lembaga masyarakat hutan banyak yang tidak berizin resmi. Karena itu, BPSKL bersama dinas terkait membantu masyarakat dalam pemanfaatan hutan dari legalitas sampai tata cara pengolahan hasil hutan.

“Banyak lembaga yang tidak mempunyai izin dalam pengelolaan hutan, memang sangat menimbulkan polemik baik karena dikawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan hutan untuk sektor industri yang bisa merusak ekosistem. Maka kami lakukan berbagai upaya sosialisasi dengan harapan masyarakat untuk bisa lebih tahu dalam pemanfaatan hutan secara baik dengan mengantongi izin resmi. Di sisi lain juga dilakukan pelatihan olahan produk hutan yang bisa menjadi nilai tambah di sektor ekonomi,” tambah dia.(tyo/priyanto)

Previous Post

Rekomendasi Munas ADPSI 2019 dari Labuan Bajo

Next Post

KPI Jakarta Bisa Jadi Rujukan Tata Kelola Penyiaran

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Tindak Lanjut LHP BPK, Komisi E Sambangi RSJD Arif Zainudin & RSUD dr. Moewardi
Berita

Tindak Lanjut LHP BPK, Komisi E Sambangi RSJD Arif Zainudin & RSUD dr. Moewardi

11/06/2025
Sumanto Berharap Kajati Bawa Perbaikan Penegakan Hukum
Berita

Sumanto Berharap Kajati Bawa Perbaikan Penegakan Hukum

10/06/2025
Tindak Lanjut LHP BPK, Komisi C Pantau Potensi PAP di Wonosobo
Berita

Tindak Lanjut LHP BPK, Komisi C Pantau Potensi PAP di Wonosobo

10/06/2025
Dorong Pengembangan Bibit Ikan Beong di Loka Ngrajek
Berita

Dorong Pengembangan Bibit Ikan Beong di Loka Ngrajek

10/06/2025
Komisi A Kunjungi Brebes Pantau SPM
Berita

Komisi A Kunjungi Brebes Pantau SPM

10/06/2025
Saleh Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Jebolnya Tanggul Sungai Bremi
Berita

Saleh Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Jebolnya Tanggul Sungai Bremi

04/06/2025
Next Post
KPI Jakarta Bisa Jadi Rujukan Tata Kelola Penyiaran

KPI Jakarta Bisa Jadi Rujukan Tata Kelola Penyiaran

Dewan Dorong PLTS Rooftop di Gedung Pemerintahan

Dewan Dorong PLTS Rooftop di Gedung Pemerintahan

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Test #0953
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah