• Home
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PAN
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Friday, September 22, 2023
No Result
View All Result
DPRD JATENG
  • Home
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PAN
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita

DPRD Ingin Legalisasi Masyarakat Desa Hutan Dipermudah

DPRD Ingin Legalisasi Masyarakat Desa Hutan Dipermudah
Share on FacebookShare on Twitter

FOTO BERSAMA. Jajaran Komisi B bersama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Jawa Bali Nusa Tenggara (BPSKL JaBalNur) berfoto bersama di Denpasar, Bali.(Foto: Setyo Herlambang)

DENPASAR – Jelang akhir masa jabatan DPRD Jateng periode 2014-2019, Komisi B terus mengebut pengesahan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.

Ketua Komisi B Chamim Irfani (tengah), Kadinas LHK Jateng Teguh DP (kanan).(Foto: Setyo Herlambang)

Pada Kamis (27/6/2019), Dewan dan Kepala Dinas Lingungan Hidup dan Kehutanan Teguh Dwi Paryono menyambangi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Jawa Bali Nusa Tenggara (BPSKL JaBalNur) di Denpasar, Bali. Kalangan Dewan mendapati data sektor pengelolaan hutan masih banyak dikelola oleh pemilik industri besar dibanding dengan masyarakat yang tinggal di hutan tersebut.

Sebagai informasi, BPKSL JaBalNur bergerak di bidang konservasi hutan yang berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu tugasnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan bersama hutan dengan kelompok masyarakat yang tinggal di hutan.

Hal ini menjadi perhatian khusus kalangan dewan, hal tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi B, Chamim Irfani saat membuka diskusi dengan pihak BPSKL di ruang rapat. Dia melihat harus ada sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan hutan bersama.

“Perlu adanya sinergitas kerja bersama antarpemerintah dan masyarakat desa hutan. Ini dimaksud untuk pemanfaatan hutan lebih luas dan menjaga keasrian hutan,” jelas legislator PKB itu.

RM Yudi Sancoyo

Menambahkan, Wakil Ketua Komisi B, RM Yudi Sancoyo mengharapkan adanya kerja sama lembaga pengelola hutan dari masyarakat dapat digandeng pemanfaatannya secara bersama.

“Banyak beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ingin mengelola hutan untuk peningkatan taraf ekonomi mereka. Tentunya hal tersebut perlu pendampingan dari dinas terkait agar tidak menimbulkan polemik,” tambah dia.

Muh Ihsan

Anggota komisi B lain, Muh Ihsan juga mengharapkan baik lembaga swadaya masyarakat (LSM) soal kehutanan dengan dinas terkait dapat duduk bersama merumuskan soal legalitas dan pemanfaatan hasil hutan.

“Banyak lembaga masyarakat hutan seperti Kemitraan Kehutaan (KK) terkendala dengan legalitas, untuk itu dewan hadir duduk bersama dengan pemangku kepentingan merumuskan apa saja yang menjadi kendala dalam pemanfaatan hutan. Selain itu, perda yang dirancang nanti sangat membantu masyarakat hutan untuk memanfaatkan sebegai sektor ekonomi terutama di perkebunan dan wisata,” harap dia.

Menanggapi, Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan, I Made Mursedana mengungkapkan, mengacu aturan dari pemerintah pusat ada beberapa lembaga masyarakat hutan banyak yang tidak berizin resmi. Karena itu, BPSKL bersama dinas terkait membantu masyarakat dalam pemanfaatan hutan dari legalitas sampai tata cara pengolahan hasil hutan.

“Banyak lembaga yang tidak mempunyai izin dalam pengelolaan hutan, memang sangat menimbulkan polemik baik karena dikawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan hutan untuk sektor industri yang bisa merusak ekosistem. Maka kami lakukan berbagai upaya sosialisasi dengan harapan masyarakat untuk bisa lebih tahu dalam pemanfaatan hutan secara baik dengan mengantongi izin resmi. Di sisi lain juga dilakukan pelatihan olahan produk hutan yang bisa menjadi nilai tambah di sektor ekonomi,” tambah dia.(tyo/priyanto)

Previous Post

Rekomendasi Munas ADPSI 2019 dari Labuan Bajo

Next Post

KPI Jakarta Bisa Jadi Rujukan Tata Kelola Penyiaran

Related Posts

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo
Berita

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo

September 21, 2023
RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 
Berita

RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 

September 20, 2023
MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya
Berita

MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya

September 20, 2023
SOSIALISASI NON-PERDA: Pentingnya Jaga dan Lindungi Anak dari Tindak Kejahatan
Berita

SOSIALISASI NON-PERDA: Pentingnya Jaga dan Lindungi Anak dari Tindak Kejahatan

September 20, 2023
Pansus Jamkrida Diskusikan Raperda bersama OPD
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pansus Jamkrida Diskusikan Raperda bersama OPD

September 18, 2023
RAPAT PARIPURNA: Penandatanganan Perubahan KUA PPAS 2023
Berita

RAPAT PARIPURNA: Penandatanganan Perubahan KUA PPAS 2023

September 20, 2023
Next Post
KPI Jakarta Bisa Jadi Rujukan Tata Kelola Penyiaran

KPI Jakarta Bisa Jadi Rujukan Tata Kelola Penyiaran

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Result
View All Result

Terbaru

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo

by admin
September 21, 2023
0

SURAKARTA - Di tengah kesibukannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri tidak lelah memberikan edukasi politik kepada generasi milenial....

RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 

RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 

by admin
September 20, 2023
1

GEDUNG BERLIAN - Dalam rapat paripurna, Rabu (20/9/2023), Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto membuka agenda pertama dengan penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan...

MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya

MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya

by admin
September 20, 2023
0

TEGAL – Anggota DPRD Jateng Messy Widiastuti mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut mengingat Indonesia...

© 2020 dprd jawa tengah

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PAN
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda

© 2020 dprd jawa tengah

Skip to content
Open toolbar

Accessibility Tools

  • Increase Text
  • Decrease Text
  • Grayscale
  • High Contrast
  • Negative Contrast
  • Light Background
  • Links Underline
  • Readable Font
  • Reset
Secured By miniOrange