• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Minggu, 22 Juni 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita KOMISI D

Perlu Jaminan Keselamatan dalam Transportasi Daring

09/11/2019
in KOMISI D, PANSUS
Perlu Jaminan Keselamatan dalam Transportasi Daring

Ketua Pansus M Chamim Irfani berdialog dengan kepala biro hukum Kementerian Perhubungan (Foto: Azam)

BAHAS PERDA PERHUBUNGAN. Ketua Pansus M Chamim Irfani berdialog dengan kepala biro hukum Kementerian Perhubungan Wahyu Adji (Foto: Azam Nurzaman)

JAKARTA – Bertemu dengan Kementerian Perhubungan, DPRD Prov Jawa Tengah sampaikan keinginan untuk memberikan kepastian keamanan bagi pengguna dan pengemudi transportasi daring (online). Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) mengenai Penyelenggara Perhubungan Jawa Tengah M Chamim Irfani saat rapat konsultasi di lingkungan Kemenhub.

Chamim menjelaskan bahwa sampai saat ini, belum ada kepastian hukum yang mengikat mengenai transportasi faring yang termasuk dalam kategori angkutan sewa khusus itu. Setelah adanya polemik Peraturan Kemenhub No 108/2017 lalu yang mencoba mengatur kepastian hukum untuk transportasi daring tersebut hingga kenaikan pembahasan di Mahkamah Agung.

Pansus Perda Penyelenggaran Perhubungan Jawa Tengah berkonsultasi kepada Biro Hukum Kementerian Perhubungan. (Foto: Azam)

“Kita sebagai pemerintah, merasa perlu untuk mengatur mengenai transportasi daring ini. Bukan tentang apa, ini tentang jaminan keselamatan masyarakat. Tidak sedikit kasus yang muncul mulai dari pengguna maupun pengemudi transportasi faring ini,” ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Jumat (8/11/19).

Belajar dari peraturan Kementerian Perhubungan, Pansus DPRD Prov Jateng berencana untuk tetap mengatur standar minimal kendaraan dan pelayanan untuk bisa menjadi jaminan keamanan kepada pengguna maupun pengemudi transportasi daring. Sejumlah poin dalam Permenhub No 108/2017 yang diminta untuk dicabut diantaranya seperti kewajiban uji KIR, Jaminan korporasi berbadan hukum, serta tanda stiker untuk kendaraan bermotor angkutan sewa khusus.

“Selain itu, kita juga berencana untuk ikut serta menentukan tarif. Kalau memungkinkan kita bisa memberikan subsidi didalamnya. Karena Transportasi Daring bisa jadi salah satu alternatif transportasi umum, meskipun termasuk ASK.” katanya.

Pimpinan Pansus Perda Penyelenggara Perhubungan (kiri ke kanan) Wakil Ketua Pansus Ishkak, Ketua Pansus M Chamim, Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan Wahyu Adji.

Kepala Biro Hukum Kemenhub Wahyu Adji menjelaskan bahwa terkait dengan ASK, sampai sekarang kementerian belum bisa melakukan interfensi terkait tarif. Karena perjanjian kerja yang terjadi adalah anatara pengemudi dengan aplikasi. Sehingga sampai saat ini kementerian masih dalam proses pembahasan mengenai payung hukum pengaturan transportasi daring.

“Kita berkeinginan, sebagai pemerintah kita punya tanggung jawab untuk memastikan keselamatan masyarakat kita. Kalau kita lihat Jakarta luar biasa, modus tindakan kriminal menggunakan transportasi daring tidak sedikit.” jelasnya.

Dalam kesempatan konsultasi mengenai Perda Pengelolaan Perhubungan Jawa Tengah ke kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan Anggota Pansus, didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, perwakilan dari Sekretariar Daerah Jawa Tengah, serta tim ahli DPRD Jawa Tengah. (Azam/Priyanto)

Tags: DIshub JatengDPRD JatengDPRD Jawa TengahGojekGrabJalan JatengJatengJateng GayengJAwa TengahOjek OnlinePembangunan Jawa TengahPemerintah JatengPerhubungan Jawa TengahTransportasiTransportasi JatengTransportasi Jawa Tengah
Previous Post

Bapemperda Konsultasikan 21 Raperda ke Kemendagri

Next Post

Jateng Kenalkan Produk UKM di Palembang

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

RAPAT KERJA : Program 2026 Tentukan Keberhasilan RPJMD Gubernur
Berita

RAPAT KERJA : Program 2026 Tentukan Keberhasilan RPJMD Gubernur

19/06/2025
Pansus Pastikan RPJMD Jateng Selesai Agustus
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pansus Pastikan RPJMD Jateng Selesai Agustus

18/06/2025
Komisi D Dorong Pengurangan Sampah, Targetkan Buat Perda
Berita

Komisi D Dorong Pengurangan Sampah, Targetkan Buat Perda

17/06/2025
Komisi D Tertarik Pengembangan Bus Listrik Trans Jogja
Berita

Komisi D Tertarik Pengembangan Bus Listrik Trans Jogja

21/05/2025
Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam
Berita

Susun Raperda SDA, Komisi D Soroti Teknis Sabo Dam

06/03/2025
Penanganan Kerusakan Jalan Pantura dan Talut Jembatan Welo Segera Dilakukan
Berita

Penanganan Kerusakan Jalan Pantura dan Talut Jembatan Welo Segera Dilakukan

04/03/2025
Next Post
Jateng Kenalkan Produk UKM di Palembang

Jateng Kenalkan Produk UKM di Palembang

PRIME TOPIC: Pemerintah Wajib Serius Promosikan Hasil UMKM

PRIME TOPIC: Pemerintah Wajib Serius Promosikan Hasil UMKM

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • Berita

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • E Aspirasi
  • Event Dashboard
  • Events
  • Events
    • Categories
    • Locations
    • My Bookings
    • Tags
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Post an Event
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Test #0953
  • Visi dan Misi

© 2024 · DPRD Provinsi Jawa Tengah