Urip Sihabudin dan Prasetyo Ari Wibowo. (foto azam hanif)
SURAKARTA – Pada 2020 mendatang, Pemprov Jateng akan terus menggenjot penurunan angka kemiskinan. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Jateng Praeetyo Ari Wibowo dalam ‘Dialog Parlemen’ DPRD Jateng, Hotel Sunan Kota Surakarta, Sabtu (12/10/2019). Dialog itu dibuka Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin dan dihadiri 120 Anggota Dewan.

Pada kesempatan itu, Prasetyo mengatakan pemprov akan menanggulangi kemiskinan salah satunya dengan upaya peningkatan kualitas hidup. Dalam upaya yang masuk rumpun/ urusan kesejahteraan rakyat (kesra) tersebut, terdapat beberapa sektor yang ditangani seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
“Di sektor pendidikan, kata dia, pada 2020 mendatang pemprov sudah menyiapkan bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi 800.000 siswa SMA/ SMK. Dalam keagamaan, ada sekitar 211.000 guru agama yang dibantu. Sektor kesehatan, pada tahun depan merencanakan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun,” paparnya.
Ia berharap, dengan perencanaan tersebut, angka kemiskinan dapat turun pada 2020. Hal itu didukung sistem pemerintahan yang lebih baik dengan melakukan upaya peningkatan public service.

Pembicara kedua, Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ismail Amir mengatakan persoalan kesra itu merupakan mandat utama dalam pemerintahan saat ini, yang tertuang dalam salah satu misi pemprov. Melalui peningkatan kualitas hidup, maka hal itu berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
Ia mengatakan selama ini pemprov mampu melakukan upaya pengentasan kemiskinan itu. Data yang dimilikinya menyebutkan, pada 2017 angka kemiskinan sekitar 12,23%, kemudian turun menjadi 11% pada 2019. Pada 2020 mendatang, ditargetkan angkanya turun lagi menjadi 8%.
“Dalam hal ini, minimal DPRD juga telah berjanji kepada masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan 1 persen setiap tahunnya,” kata Ismail.
Ia juga mengatakan pemprov perlu cara-cara baru dalam pengentasan/ penanggulangan kemiskinan. Diakuinya, strategi penanggulangan kemiskinan itu memiliki anggaran yang cukup besar. Namun, anggaran tersebut hanya mengurangi kemiskinan dan bukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Kalau tidak menemukan cara-cara baru, maka akan sulit menurunkan angka kemiskinan hingga 8 persen tersebut,” tegasnya.
Mengenai pendidikan, lanjut dia, harus ada klasifikasi soal indikator-indikator pendorongnya. Seperti kualitas tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana/ prasarana (sarpras).
“Hal itu juga butuh dukungan anggaran agar persoalannya segera selesai,” tambahnya.

Sementara, Akademisi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Sony Dwi Priyanto mengaku sangat apresiatif terhadap upaya pemprov yang mampu menurunkan angka kemiskinan. Bicara soal target penurunan pada 2020, menurut dia, hal itu perlu upaya peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di pedesaan.
Caranya, kata Sony, dengan mempercepat perputaran barang dan jasa yang ada di desa. Ia menilai hal tersebut perlu dipikirkan karena basis pembangunan harusnya dilakukan di desa.
Ia mencontohkan Kartu Tani sebagai backbone (tulang punggung) teknologi informasi (TI) yang diterapkan di desa. Sayangnya, sampai sekarang kondisi TI masih lemah di sejumlah desa. Jika kondisi itu bisa teratasi, ia meyakini, target penurunan kemiskinan di Jateng mampu dicapai.
“Upaya lainnya yakni pemberdayaan masyarakat melalui Dawis (dasa wisma), RT/RW (rukun tetangga/ rukun warga), Satu Satu (satu keluarga miskin satu PNS), dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Untuk usulan ‘satu satu, artinya, seorang PNS diharapkan memiliki satu anak angkat dari keluarga miskin dengan membiayai pendidikannya. Soal rumpun pemerintahan, Bappeda berperan memberikan input kepada OPD (organisasi perangkat daerah) dalam pelaksanakan pembangunan,” jelas Sony.
Seperti diketahui, ‘Dialog Parlemen’ yang digelar sejak Jumat (11/10/2019) itu dihadiri Pimpinan DPRD Jateng. Selama dialog berlangsung, sebagian besar Anggota Dewan tampak antusias memperhatikan setiap materi yang dipaparkan dari akademisi dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seputar APBD Jateng 2020. (ariel/priyanto)