DIALOG PARLEMEN : Tekan Ledakan Penduduk, Tegak KB

1 akb2

JADI NARASUMBER : Anggota Komisi E Joko Hariyanto (kiri) bersama narasumber dari BKKBN menjadi narasumber dalam dialog parlemen di Studio Berlian TV, Gedung Berlian DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (2/6/2021).(foto: setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Program Keluarga Berencana (KB) belakangan ini kembali digalakkan di Jawa Tengah. Dalam 10 tahun terakhir ini dari hasil survei kependudukan, pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah meningkat pesat dengan jumlah 36,7 juta jiwa.

Masalah kependudukan tersebut menjadi perbincangan hangat dalam Dialog Parlemen dengan tema ‘Tekan Ledakan Penduduk, Tegak Keluarga Berencana’ dengan narasumber anggota Komisi E DPRD Jateng Joko Hariyanto dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng, drg Widwiono. Acara disiarkan secara live di Studio Berlian TV, Gedung Berlian DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (2/6/2021) .

Joko Hariyanto melihat bonus peningkatan jumlah demografi sebagai faktor permasalahan tersendiri yaitu masalah perekonomian bisa tersendat. Selain itu, dia juga menginginkan program KB yang dijalankan harus ada punishment secara tegas sebagai cara menekan laju penduduk.

“Peningkatan jumlah penduduk terlalu pesat bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, ini ada problematika serius jika tidak tertangani sampai tingkat bawah. Ini bisa menjadi masalah karena laju pertumbuhan ekonomi bisa terhambat apabila faktor SDM pesat tersebut tidak mempunyai kualitas mumpuni. Saatnya program KB dijalankan dengan penuh komitmen, bila ada yang tidak patuh harus ada punishment dalam bentuk apapun agar skema dua anak cukup bisa berjalan dengan sepenuhnya. Misal untuk anak ketiga yang lahir bisa dilakukan dengan penundaan pemberian akta lahir bila diperlukan,” ucapnya.

Senada, Widwiono lebih melihat sosialisasi penekanan jumlah penduduk lebih kepada ibu hamil, calon pengantin dan generasi Z yang saat ini jumlahnya sangat tinggi. Di sisi lain, peningkatan kualitas jumlah penduduk juga melihat faktor penekanan permasalahan stunting atau gizi buruk ibu dan anak, juga sosialisasi kelahiran bayi atau anak berkualitas.

“Peningkatan jumlah penduduk belakangan menjadi kendala bagi pemerintah, maka kami melakukan berbagai terobosan program khusus di tengah pandemi Covid-19. Berbagai program adalah sosialiasi bagi ibu hamil setelah persalinan bisa menggunakan produk kontrasepsi. Sedangkan bagi pasangan yang akan menikah kami tawarkan sosialisasi program kehamilan agar tertata dengan baik. Program yang saat ini tengah digencarkan adalah perbaikan gizi ibu dan anak agar terhindar dari stunting,” tambah dia.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.