• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Minggu, 18 Januari 2026
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home BERITA

DIALOG PARLEMEN: Komisi A Minta BPN Tutup Peluang Praktik Mafia Tanah

05/12/2022
in BERITA, KOMISI A
DIALOG PARLEMEN: Komisi A Minta BPN Tutup Peluang Praktik Mafia Tanah

JADI NARASUMBER: Ketua Komisi A Mohammad Saleh menjadi narasumber dalam acara Dialog Parlemen dengan tema “Menelisik Praktek Mafia Tanah di Jawa Tengah”.(foto: rafdhan raharjo)

SEMARANG – Banyaknya laporan diterima Komisi A terkait penyelewengan pertanahan salah satunya adalah persengketaan tanah. Akan tetapi praktik mafia tanah ini juga menjadi hal yang harus diwaspadai. Penegasan itu ditegaskan oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh dalam acara Dialog Parlemen dengan tema “Menelisik Praktek Mafia Tanah di Jawa Tengah”, Senin (5/11/2022)

Saleh menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penertiban administrasi pertanahan. Menurutnya, munculnya mafia tanah ini dikarenakan adanya peluang untuk melakukan praktik ini.

“Ada  10.000 tanah di Jateng akan tetapi masih banyak yang belum didaftarkan sehingga masih belum rapi dari sisi administrasinya. Selain itu hal ini muncul karena ada pemindahan kewenangan seperti SMA/SMK yang dilimpahkan ke kami (Provinsi) akan tetapi fisiknya (gedung) tidak diberikan kepada kami sehingga dari pihak Provinsi susah untuk membangun ulang dan mendata,”  terang legislator Fraksi Golkar itu.

Senada dengan hal itu, Didik Sudarmadi selaku Kasi Keuangan dan Ekonomi Asintel Kejati Prov Jateng mengatakan untuk mengatasi masalah ini kami membuat tim khusus dengan tujuan kasus kasus seperti ini cepat teratasi. Ia juga mengatakan ada beberapa laporan yang sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Prov Jateng.

“Ketika dibentuk tim ini kita melaporkan kejadian ini yang ada di purworejo. Ada beberapa oknum yang melakukan pemalsuan dokumen dokumen penting sehingga ini menjadi peluanh bagi oknum okunum untuk melakukan praktek mafia tanah,” ucap Didik.

Menanggapinya, Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnono mengatakan bahwa praktik mafia tanah ini melibatkan pihak ketiga dan juga menyalahi aturan aturan yang berlaku. Ia juga mengatakan bahwa biaya biaya yang muncul merupakan pra PTSL yakni seperti patok, materai dll. Diakhir dialog Dwi juga menegaskan bahwa masyarakat harus lebih waspada terhadap mafia tanah ini.(cahyo/priyanto)

Tags: DPRD JatengJateng Gayengkomisi a
Previous Post

RAPAT PARIPURNA: Raperda Ketenagakerjaan, Raperda LH, & Raperda Penanaman Modal

Next Post

DPRD Terima Audensi Organisasi Profesi Kesehatan

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Diapresiasi, Pelatihan Kerja Informal di Desa-desa Miskin Sragen 
BERITA

Diapresiasi, Pelatihan Kerja Informal di Desa-desa Miskin Sragen 

15/01/2026
Dimonitor, Kinerja Bank Jateng Cabang Purwodadi & Demak
BERITA

Dimonitor, Kinerja Bank Jateng Cabang Purwodadi & Demak

14/01/2026
Jamkrida Perlu Sasar Sektor Pangan
BERITA

Jamkrida Perlu Sasar Sektor Pangan

12/01/2026
Penguatan Draft Raperda Garis Sempadan
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Penguatan Draft Raperda Garis Sempadan

12/01/2026
Konsultasi ke Ditjen Otda, Pemekaran Brebes & Banyumas
BERITA

Konsultasi ke Ditjen Otda, Pemekaran Brebes & Banyumas

12/01/2026
Raperda Perlindungan Pekerja Informal, Komisi E Sambangi Kemnaker
BERITA

Raperda Perlindungan Pekerja Informal, Komisi E Sambangi Kemnaker

12/01/2026
Next Post
DPRD Terima Audensi Organisasi Profesi Kesehatan

DPRD Terima Audensi Organisasi Profesi Kesehatan

FOCUS GROUP DISCUSSION: Komoditas Pangan Bisa Jadi Potensi Daerah

FOCUS GROUP DISCUSSION: Komoditas Pangan Bisa Jadi Potensi Daerah

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • New Home 2025
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah