PRIHATIN BANJIR. Sukirman menjadi narasumber dalam acara dialog Metro TV menyoal bencana banjir di Pekalongan, Minggu (3/2/2019). (foto ariel noviandri)
PEKALONGAN – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman kini fokus menyoroti bencana banjir yang melanda Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dalam dialog yang disiarkan live Metro TV dari Museum Batik Kota Pekalongan, Minggu (3/2/2019), ia mengatakan seharusnya semua pihak bisa saling introspeksi saat menghadapi banjir yang datang setiap tahun itu.
Menurut dia hal itu harus dilakukan karena selama ini koordinasi di lintas instansi masih lemah. Diharapkan ke depannya, hal itu tidak terjadi di saat bencana melanda warga.
“Koordinasi dalam penanganan bencana itu sangat diperlukan agar bantuan kepada korban bencana cepat sampai dan pembangunan kembali dapat lebih tertata. Saya berharap ada tindakan dari instansi terkait untuk memprediksi bencana yang terjadi setiap tahun itu,” kata legislator PKB itu.
Ia menyebutkan bencana banjir yang terjadi di kota dan kabupaten Pekalongan dalam beberapa hari terakhir telah memaksa 3.180-an warga mengungsi. Banjir tersebut, kata dia, melanda sejumlah daerah cekungan yang padat pemukiman.
Untuk wilayah Pekalongan dan daerah lain di Pantura, lanjut dia, banjir terjadi karena adanya pembangunan yang tidak memperhatikan aturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Ia mencontohkan pembangunan jalan yang lebih tinggi dibanding pemukiman warga, ditambah dengan masih buruknya sistem drainase.
“Memang, pembangunan jalan itu penting untuk memperlancar akses. Namun, proses pembangunannya sendiri tidak nemperhatikan dampak lingkungan di sekitarnya sehingga banjir mudah datang. Untuk itulah, pembangunan industri dan pemukiman harus benar-benar memperhatikan aturan RTRW,” jelasnya.
Soal solusi rob dan banjir di wilayah pantura, lanjut dia, saat ini ada penanganan jangka pendek berupa bantuan bagi para pengungsi. Ia menilai volume bantuan sudah memadai dan tepat sasaran.
“Hanya saja, saat saya memantau lokasi banjir kemarin, Jumat (1/2/2019), ada beberapa bantuan logistik yang belum terpenuhi seperti sembako, selimut, dan perlengkapan untuk bayi. Sampai sekarang, saya terus mengawasi proses bantuan itu berkoordinasi dengan BPBD,” ungkapnya.
Solusi jangka panjang, ia mengatakan ada rencana program dari pemerintah pusat yakni pembangunan tanggul raksasa. Tujuannya, menghambat ombak laut masuk ke sepanjang jalur pesisir utara.
“Proyek itu berasal dari anggaran APBN dan rencananya di pasang di Pantura,” katanya.
Meski begitu, ia tetap berharap sosialisasi kepada masyarakat yang hidup di daerah bencana tetap dijalankan. Hal itu juga harus seiring dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dan selalu siaga. “Di Pekalongan utara itu harus segera direlokasi. Untuk itu, kesadaran warga yang tinggal di daerah bencana juga penting agar selalu siaga disaat bencana datang. Pemerintah sendiri tetap berupaya melakukan dialog kepada masyarakat agar pembangunan di daerah bencana dapat diminimalisir,” jelasnya lagi. (ariel)
