PERSEMAIAN BIBIT. Komisi B DPRD Jateng saat berkunjung ke Kebun Bibit Persemaian Permanen Kalongan Kabupaten Semarang, Senin (14/10/2019), membahas soal kinerja dan kendala yang dihadapi selama ini. (foto ariel noviandri)
UNGARAN – Komisi B DPRD Jateng memantau kinerja Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, yang dinilai masih belum optimal. Saat berdialog dengan Kepala BSPTH Sri Sayuti bersama jajarannya di Kebun Bibit Persemaian Permanen Kalongan Kabupaten Semarang, Senin (14/10/2019), terungkap bahwa produksi dan distribusi bibit unggul ke masyarakat masih sulit terpenuhi.
(foto ariel noviandri)
Sri Sayuti mengatakan pada 2019 ini BSPTH seksi pengelolaan dan pengembangan sumber benih mendapatkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar untuk 3 indikator kegiatan yakni produksi 2 juta bibit siap tanam, pembangunan/ pengelolaan sumber benih, dan sistem informasi produksi/ distribusi bibit. Ia menilai anggaran yang diterima itu masih cukup rendah untuk menghasilkan 2 juta bibit berkualitas bagi masyarakat.
“Angka itu masih sangat kurang. Semakin banyak bibit, semakin besar pula potensinya,” katanya.
Ia juga menyayangkan anggaran yang diterima BSPTH pada 2020 mendatang justru menurun yakni menjadi Rp 2,3 miliar. Meski begitu, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan 3 indikator kegiatan tersebut.
“Untuk alokasi produksi bibit di unit penunjang, sudah ada lima kebun bibit persemaian diantaranya di Kalongan Kabupaten Semarang, Baros Kabupaten Brebes, Banyumanik Kota Semarang, dan kemitraan. Untuk pembangunan dan pengelolaan sumber benih, pihaknya bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani dimana petani bersedia menyediakan lahannya untuk ditanami bibit unggul. Untuk sistem informasi produksi dan distribusi bibit, kami sudah launching sistem aplikasi permohonan bibit (Si Hobit),” paparnya.
Kendala lainnya yakni minimnya angkutan seperti truk di masing-masing kebun benih. Selain itu, infrastrukturnya juga dinilai masih belum memadai.
“Kinerja kami kurang mendapat perhatian karena dianggap tidak bersentuhan langsung ke masyarakat. Dampaknya, pelayanan belum sampai ke tempat masyarakat,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD Jateng Siti Ambar Fatonah mengatakan anggapan bahwa kinerja BSPTH itu tidak bersentuhan langsung ke masyarakat cukup keliru. Karena, tugas balai itu juga bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
“Tugasnya, selain untuk konservasi, bibit yang dihasilkan seperti bibit kayu itu juga untuk masyarakat karena manfaat atau fungsinya berupa motif ekonomi. Untuk itu, kondisi balai tersebut perlu dipikirkan perkembangan atau kinerjanya. Termasuk, kendala minimnya sarpras dan infrastruktur,” kata Politikus Golkar itu.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko menekankan Komisi B akan mengawal semua persoalan yang dihadapi BSPTH dengan melakukan inventarisir masalah-masalahnya. Selanjutnya, dibahas dalam rapat Komisi B dan hasilnya dibawa ke Rapat Banggar.
“Dengan begitu, harapannya, kendala Balai tersebut bisa teratasi,” kata Legislator Gerindra itu. (cahyo/ariel)
