BREBES BANJIR. Komisi D DPRD Provinsi Jateng saat berkunjung ke BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Selasa (11/2/2019), di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat (Jabar) membahas soal banjir di Kabupaten Brebes Provinsi Jateng. (foto teguh prasetyo)
CIREBON – Komisi D DPRD Provinsi Jateng melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung mengenai penanganan banjir di Kabupaten Brebes. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri menuturkan koordinasi itu dilakukan mengingat beberapa daerah di Brebes terendam banjir karena luapan sungai dan tanggul jebol.
Daerah yang terdampak banjir, kata dia, ada di 7 desa di Kecamatan Ketanggungan, Larangan dan Banjarharjo. “Masalahnya, penanganan tidak tuntas. Banjir besar terjadi di Sungai Babakan dan Sungai Tanjung Kulon. Tanggul diperbaharui dan jebol lagi, jebol lagi. Itu yang membuat kami harus ke sini,” jelas Politikus PDI Perjuangan itu, di sela acara diskusi dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Selasa (11/2/2019), di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman menyampaikan banjir yang terjadi di Brebes itu tengah dievaluasi, terkait proses pengendaliannya ke depan. Sama halnya yang dilakukan Komisi D ke BBWS Pemali Juana, BBWS Bengawan Satker O&P, dan BPWS Bengawan Solo.
“Tadi, sudah dijelaskan banyak hal dan banyak kendala. Dukungan Komisi D itu nanti secara politik agar program-program BBWS itu bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat. Salah satu kendalanya adalah banyak program yang dikritisi oleh Bappenas,” ungkap Politikus PKB itu.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso menjelaskan di Kabupaten Brebes ada 5 wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) masuk ke BBWS. Diantaranya paling parah menimbulkan dampak banjir adalah Sungai Babakan, Cisanggarung, dan Kluwud.
Selain itu, ada 37 titik perlintasan sungai dengan jalan tol. Beberapa waktu lalu juga sempat viral, sungai meluap ke Jalan Ketanggungan, yang merupakan jalan nasional sehingga menghentikan aktifitas ekonomi.
“Lha, kami berharap ini tidak terjadi lagi. Mengingat Kabupaten Brebes masuk ke dalam kawasan strategis pengembangan nasional kawasan industri,” tutur Politikus PKS itu.
Ia menambahkan kali ini memang sengaja diberi tekanan karena BBWS Cimanuk-Cisanggarung ini respons terhadap bencana di Brebes dirasa perlu didorong agar bisa optimal. Harapannya, ketika kawasan industri yang ada di Brebes pada 2023 sudah dimulai, tidak ada lagi permasalahan terkait ada banjir maupun limpasan-limpasan yang muncul dari BBWS.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Komisi D, Kabid Perencanaan Umum Program BBWS Cimanuk-Cisanggarung menyampaikan wilayah Brebes memang sudah menjadi perhatian. Khususnya, dengan adanya rencana pengembangan daerah industri, sudah menyiapkan alat baku maupun pengendalian banjirnya.
“Terkait dengan Sungai Babakan, Ketanggungan, serta jalan yang tergenang, progres kami dalam penanganan darurat masih berjalan. Sudah empat dan lima kali kita dicoba dengan banjir susulan. Alhamdulillah, untuk Cikesa Lor masih aman, hanya di Ketanggungannya memang kemarin ada sisi-sisi tanggul yang masih rendah sehingga masih bisa dilewati banjir. Kemarin sudah diinstruksikan oleh kepala balai untuk ditutup,” jelasnya.
Untuk itu, ia berharap dukungan Komisi D untuk mendorong sektor lain dalam penanganan banjir. Khususnya mendorong Perhutani yang sudah banyak mengkonsesikan lahannya untuk ditanami. Hal tersebut membawa dampak sedimentasi dan penyempitan terhadap sungai.
“DAS kita sudah rusak dan kita menjadi sektor yang terdampak. Sementara, sektor kehutanan di luar kewenangan kami. Karena, sungai ini kalau dinormalisasi tidak akan berumur panjang. Dua atau tiga tahun akan kembali lagi karena sumber masalahnya ada di hulu,” jelasnya. (teguh/ariel)
