BPR BKK Tasikmadu Bukukan Laba Rp 4,1 Miliar

1 aanyar1

RAPAT BERSAMA. Jajaran Komisi C bersama direksi BPR BKK Tasikmadu menggelar rapat bersama, Senin (17/6/2019).(Foto: Sunu AP)

KARANGANYAR – Kinerja BPR BKK Tasikmadu Karanganyar selama tiga tahun sejak 2016 tumbuh positif. Sebelumnya di 2015, bank dengan saham kepemilikan dari Pemprov Jateng itu sempat merugi Rp 1,4 miliar. Selanjutnya secara berturut-turut pada 2016 mampu membukukan laba yang signifikan, bahkan pada 2018 lalu meraih laba setelah pajak sebesar Rp 4,1 miliar.

Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi perkembangan yang positif di BPR BKK Tasikmadi itu. Menurut Anggota Komisi C Muhammad Rodhi saat memimpin kunjungan kerja Komisinya, Senin (17/6/2019), capaian itu wajib diapresiasi.

“Kami (Komisi C) apresiasi itu. Apalagi pertumbuhan semua bisnisnya sejak 2016 luar biasa, ” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sumringah.

Secara tahunan (Year on Year) BPR BKK Tasikmadu Karanganyar memang bertumbuh meyakinkan, boleh disebut luar biasa. Tercatat berturut-turut asetnya bertumbuh 20,6% (2016), 16,6% (2017) dan 20,6% (2018). Dana masyarakat 30,6%, 18,4% dan 24,2%. Sedang kredit yang disalurkan 30,6%, 14,6% dan 19,2%. Tahun lalu laba yang diraih mencapai Rp 4,1 miliar (11% YoY).

|Anggota Komisi C Maria Tri Mangesti bersama rombongan DPRD di BPR BKK Tasikmadu

Senada, anggota Komisi C Maria Tri Mangesti menambahkan, pengelolaan kreditnya juga luar biasa bagus. Terbukti dari rasio kredit bermasalah hanya 5,01%.

“Sejujurnya untuk kategori BPR, angka rasio kredit bermasalah sebesar itu harus diacungi jempol. Berarti analis kredit benar-benar bekerja profesional, ” tutur politikus PDI Perjuangan itu bangga, sambil meminta penjelasan tentang penempatan dana sebesar Rp 17,3 miliar itu di bank mana dan hasilnya berapa.

Dirut BPR BKK Tasikmadu Didik Darmadi menyampaikan terima kasih atas evaluasi, kritik maupun penghargaan Komisi C. “Kunjungan Komisi C semakin memacu kerja kami untuk meraih kinerja yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.(sunu/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.