BAHAS KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi bersama jajaran manajemen PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda), Rabu (2/6/2021), membahas soal kinerja keuangan. (foto ariel noviandri)
PURBALINGGA – Guna meningkatkan pangsa pasar sekaligus memudahkan akses bagi nasabah, BPR BKK perlu memanfaatkan teknologi atau terobosan digital/ internet banking. Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin, saat berdiskusi bersama jajaran manajemen PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda), Rabu (2/6/2021).
Ia menilai sudah saatnya pihak perbankan memanfaatkan digital banking, mengingat saat ini perkembangan teknologi informasi (TI) sangat cepat. Namun, ia mengingatkan pula BPR BKK masih perlu memahami pangsa pasarnya sehingga tidak meninggalkan ‘jatidirinya.’
“Memang, diperlukan adanya pemanfaatan TI seperti digital banking. Meski begitu, jangan pula meninggalkan cara-cara lama karena masih banyak nasabah yang belum familiar dengan TI. Dengan kata lain, BPR BKK perlu inovasi-inovasi yang dikembangkan tapi tetap menjaga jatidirinya,” katanya.
Mengenai peralihan dalam pengelolaan dana desa, menurut dia, BPR BKK Purbalingga tidak perlu merisaukannya. Karena, pangsa pasar di Purbalingga sendiri masih terbuka luas.
“Saya mengapresiasi apa yang sudah dicapai sekaligus mendorong dewan direksi BPR BKK Purbalingga semakin meningkatkan kinerjanya,” katanya memberi semangat.
Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Nurul Hidayah mengatakan selama ini angka non performing loans (NPL/ kredit macet) masih cukup tinggi. Untuk itu, ia berharap BPR BKK Purbalingga mampu mengatasi persoalan tersebut.
“Diharapkan, BPR BKK mampu mensiasati tingginya angka NPL,” kata Nurul.
Anggota Komisi C lainnya, A. Baginda Muhammad Mahfuz H, menyoroti soal perlunya pemekaran kantor cabang. Tujuannya, perluasan pangsa pasar ke seluruh wilayah Purbalingga. Ia juga menyarankan perluasan kantor cabang itu didukung dengan adanya program terobosan seperti kredit bagi petani, yang saat ini jarang tersentuh.
“Perlu juga ada kredit untuk petani,” kata Baginda.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) Supriyono menjelaskan satu per satu saran dan masukan dari Komisi C tersebut. Tidak lupa, ia mengaku sangat berterima kasih dengan dukungan Dewan.
Dalam penjelasannya soal TI, ia mengaku pada Juli 2021 pihaknya akan menggunakan teknologi android. Dengan begitu, semakin memudahkan nasabah saat mengakses BPR BKK.
“Kami juga menyadari tidak semua nasabah memahami TI sehingga kami tetap melayani mereka sesuai pangsa pasar,” jelasnya.
Mengenai pengelolaan dana desa, disebutkan bahwa awalnya pencairan dana desa melalui PD BPR BKK, sebelum kini berubah menjadi PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda). Pencairan melalui BPR BKK itu didasarkan atas SK Bupati tentang Penunjukan PD BPR BKK Purbalingga pada 2008.
“Soal dana desa, sejak 2015 sudah tidak lagi melalui PT BPR BKK. Meski begitu, selama ini sudah melakukan kerjasama dengan PMA (perusahaan modal asing) di Purbalingga seperti kredit dan payroll. Kami juga masih berhubungan baik dengan aparat desa dalam hal kredit. Secara aturan, memang sejak 2008 kami mendapat tugas untuk menangani dana desa,” ungkapnya.
Mengenai kinerja keuangan, ia mengakui sepanjang 2020 lalu mengalami penurunan. Ada sejumlah faktor antara lain sebagian besar disebabkan tidak berjalannya sekolah-sekolah akibat pandemi dan restrukturisasi kredit yang ikut menurunkan penyaluran kredit.
Meski begitu, selama 3 tahun ini deviden yang diberikan mengalami kenaikan. Tercatat, deviden yang disetor untuk pemprov pada 2019 sekitar Rp 3,53 miliar dan pada 2020 naik menjadi sebesar Rp 3,90 miliar.
Soal NPL, ia mengaku angkanya masih cukup tinggi yakni 6,42% pada 2020 tapi angka itu lebih rendah dibanding 2019 yakni 8,44%. Upaya menekan angka NPL yakni berupa sistem pengingat bagi debitur, penagihan langsung, kerjasama kejaksaan, dan pengambilalihan agunan.
“Dengan pola tersebut, kami meyakini bisa semakin baik yakni mampu menurunkan angka NPL,” harapnya.
Dalam hal kredit, selama ini pihaknya masih mengutamakan permodalan bagi pelaku UMKM dan terobosan kredit sertifikasi guru. Soal usulan Komisi C untuk Program Kredit Petani, ia mengakui hal itu belum tergarap maksimal.
“Sebenarnya, kami sudah merambah ke petani. Hanya saja, kategorinya kami masukkan ke UMKM, meski petani bukan sektor UMKM. Namun, kami sangat menghargai masukannya agar sektor pertanian di Jateng juga bertumbuh,” katanya.
Secara data, kinerja keuangan PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) mencakup realisasi aset pada 2020 yakni sekitar Rp 418,81 miliar dan ditargetkan pada 2021 ini bisa mencapai Rp 430,48 miliar. Untuk dana masyarakat, realisasi pada 2020 sebesar Rp 347,84 miliar dan diproyeksikan pada 2021 naik menjadi Rp 358,96 miliar.
Realisasi kredit pada 2020 mencapai Rp 286,18 miliar dan ditargetkan pada 2021 menjadi Rp 296,06 miliar. Untuk pendapatan, pada 2020 tercapai Rp 61,20 miliar dan ditargetkan pada 2021 ini sebesar Rp 63,44 miliar. (ariel/priyanto)
