Wakil Rakyat Urun Rembug Peningkatan Kesejahteraan Brebes

WhatsApp Image 2023 01 22 at 10.25.39

FOTO BERSAMA : Pj. Bupati Urip Sihabudin berfoto bersama dengan para wakil rakyat dari Dapil Jateng XII, di Pendapa Bupati. (foto: arnes respati)

BREBES – Penjabat (Pj) Bupati Brebes Urip Sihabudin mengundang wakil rakyat baik duduk di DPR serta DPRD Jateng yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng XII, Sabtu (21/1/2023). Bertempat di Pendapa Bupati, hadir anggota DPR Abdul Fikri Faqih (PKS) dan Harris Turino (PDIP). Untuk anggota DPRD Jateng ada Sarei Abdul Rosyid dan Messy Widiastuti (keduanya PDIP), M Iskhak (Gerindra), Wahyudin Noor Aly (PAN).

Pj. Bupati Urip mengungkapkan, acara tersebut sebagai bentuk silaturahmi sekaligus urun rembug mengenai perencanaan pembangunan Brebes. Sebagai daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jabar, banyak problematika yang dihadapi Brebes.

“Masalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu kita sikapi bersama-sama. Diperlukan sinergisitas dan dukungan antara eksekutif dan legislatif baik yang duduk di pusat maupun provinsi untuk memikirkan Brebes,” ucapnya.    

Fikri Faqih menyebutkan, selama ini Brebes dihadapi dengan masalah sosial, kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, bencana alam maupun kesejahteraan sosial.  Maka dari itu, perlu adanya upaya penanganan yang menyeluruh dengan menitikberatkan pada peningkatan peran tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat dan dewan. Adapun keterlibatan masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan wujud memperkuat peran civil society atau masyarakat sipil.

Sementara Messy turut menambahkan, angka kemiskinan di Brebes cukup tinggi, berada di urutan bawah se-Jawa Tengah. Namun dia optimis, meski kemiskinannya tinggi, Brebes punya potensi yang luar biasa, yang dapat menurunkan angka kemiskinan.

“Jumlah penduduk miskin Brebes mencapai lebih dari dua ratus ribu. Kendati begitu, Brebes punya potensi untuk mensejahterakan masyarakat melalui komoditas bawang merah dan telur asin,” katanya.

Menurut Messy, pemerintah perlu melirik usaha lain. Pengembangan Kawasan usaha perlu dilakukan, terlebih tiga daerah seperti Losari, Tanjung, dan Bulakamba telah disiapkan menjadi Kawasan industri.

“Kalau hanya mengandalkan komoditas bawang merah maupun telur, tidak bisa mengembangkan Brebes. Buka investasi yang ingin mengembangkan usahanya di Brebes,” ucap dia.

Bagi Urip, urun rembug Bersama anggota Dewan akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan program pembangunan daerah. Perlu memetakan potensi serta peluang yang bisa dijadikan landasan dalam menyejahterakan rakyat.(arnes/priyanto)

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).