SOSIALISASI NON-PERDA: Perlunya Antisipasi Bencana saat Cuaca Ekstrim

20221110100826 IMG

SOAL BENCANA. Kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ di Aula Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Rabu (9/11/2022), membahas persoalan antisipasi bencana saat cuaca ekstrim. (foto soni con dinata)

BANDUNGAN – Dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ yang digelar Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto, Rabu (9/11/2022), persoalan antisipasi bencana saat cuaca ekstrim menjadi materi utama. Narasumber yang hadir diantaranya Plt. Camat Bandungan Suharnoto, Seksi Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Semarang Juniyanto, dan Kades Jetis Sevlend Cahyo Widi.

Saat pemaparan di Aula Desa Jetis, Suharnoto menjelaskan persoalan potensi bencana di wilayah Kecamatan Bandungan. Dikatakan, potensi bencana sangat tinggi mengingat topografi desa berada di wilayah lereng gunung.

“Dari situ, bencana alam sering terjadi seperti tanah longsor, angin puting beliung, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya seperti sosialisasi tentang bahaya bencana, posko bencana, pelatihan linmas tanggap bencana, dan membuat peta rawan bencana,” jelas Suharnoto.

Sementara, Juniyanto memaparkan soal dasar hukum soal penanggulangan bencana. Hal itu tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016.

“Dalam dasar hukum itu, dijelaskan bahwa kondisi bencana merupakan tanggung jawab bersama sehingga harus ditanggulangi secara bersama-sama,” kata Juniyanto. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam

  • Kinerja BPR BKK Jateng Cabang Wonogiri Perlu Digenjot

    WONOGIRI – Kinerja PT BPR BKK Jateng Kantor Cabang Wonogiri menunjukkan tanda-tanda pemulihan sepanjang 2026. Meski demikian, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menilai perbaikan tersebut harus diikuti peningkatan efisiensi operasional dan percepatan penyaluran kredit agar fungsi intermediasi perbankan daerah semakin optimal