SOSIALISASI NON-PERDA: Optimalkan Desa Wisata di Era Tatanan Baru

20220520171834 IMG

DESA WISATA. Ferry Wawan Cahyono dalam ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Mengoptimalkan Desa Wisata di Era Tatanan Baru’ di Sabinku Cafe & Resto Kabupaten Banjarnegara, Rabu (25/5/2022). (foto cahya dwi prabowo)

BANJARNEGARA – Provinsi Jateng memiliki banyak desa yang berpotensi di sektor pariwisata. Di Banjarnegara, ada beberapa desa yang dapat diangkat potensinya menjadi desa wisata.

Seperti diutarakan Pembina Badan Promosi Wisata Banjarnegara Sudaryo dalam ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Mengoptimalkan Desa Wisata di Era Tatanan Baru’ di Sabinku Cafe & Resto Kabupaten Banjarnegara, Rabu (25/5/2022). Ia mengakui ada beberapa desa di Banjarnegara yang layak dijadikan desa wisata seperti desa di Dieng.

Ia sendiri mengaku sudah melakukan pendampingan/ pelatihan terhadap warga desa dan pengembangan BUMDes. Hanya saja, ia juga mengaku cukup sulit mengubah mindset warga terhadap konsep desa wisata.

“Desa wisata itu sangat menguntungkan bagi warga setempat karena bisa meningkatkan perekonomian. Untuk itu, setiap warga dipacu lebih kreatif menciptakan karakter desanya agar dapat dikunjungi wisatawan,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono selaku narasumber utama dalam acara itu mengaku sependapat dengan ide desa wisata tersebut. Karena, desa wisata mampu menggerakkan perekonomian untuk mengurangi kemiskinan, terlebih pasca pandemi ini.

“Ayo, semangat berkontribusi untuk meningkatkan desa wisata. Karena, DPRD sendiri sangat concern terhadap munculnya desa wisata. Hal itu tertuang dalam Perda Provinsi Jateng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengembangan Desa Wisata,” kata Politikus Golkar.

Kontribusi masyarakat itu dapat dilakukan dengan memasarkan potensi desa, salah satunya melalui media online. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka desa wisata lebih dikenal luas.

“Potensi desa itu dapat dipasarkan melalui media sosial. Kami (DPRD) siap mendukung pengembangan desa wisata yang ada di Banjarnegara dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder. Ini salah satu upaya pengungkit ekonomi pasca pandemi,” tandasnya. (bintari/ariel)

Berita Terkait

  • Komisi C: BKK Jateng Harus Profesional

    DEMAK – Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti meminta PT BKK Jateng (Perseroda) untuk dikelola lebih profesional. Tujuannya, kinerja dapat terus meningkat sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah tinggi.

  • SOSIALISASI NON-PERDA: Jalur ‘Emas’ Wisata Bandungan-Sumowono

    UNGARAN – Kawasan Bandungan-Sumowono kaya akan potensi wisata. Sejumlah objek wisata hadir baik yang dikelola, swasta, pemerintah mapun desa. Ke depan kawasan di lereng Gunung Ungaran itu patut dijadikan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Semarang. Inilah yang menjadi topik khusus dari acara Sosialisasi Non-Perda DPRD Jateng:  Pengembangan Kawasan Bandungan-Sumowono sebagai Destinasi Wisata Unggulan, Kamis (15/9/2022) di Pendapa Kecamatan Bandungan. Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto turut hadir melalui sambungan Zoom.

  • SOSIALISASI NON-PERDA: UMKM Jadi Peluang Bisnis Menjanjikan

    PURBALINGGA – Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Non-Perda yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Jateng di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Sabtu (18/3/2023). Dalam acara yang mengambil tema ‘Peluang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Strategi Pemasaran’ itu, dihadiri para pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga.

  • Bagus, Perkembangan Pabrik Knalpot di Purbalingga

    PURBALINGGA – Di masa New Normal (adaptasi kebiasaan baru) ini, banyak usaha masyarakat mulai bergeliat kembali setelah melewati pandemi beberapa bulan lalu. Untuk memantau kondisi tersebut, Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke industri lokal yakni pabrik knalpot ‘Alpino Exhaust’ yang berada di Jalan Adipati Dusun 4 Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Senin (12/10/2020).

  • Pansus III Ingin Penguatan Pemenuhan Hak Disabilitas

    SURAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jateng mulai menggali masukan untuk penyempurnaan penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Saat pertemuan dengan Dinas Sosial Surakarta, Kamis (18/8/2022), ada sejumlah masukan untuk bisa masuk dalam materi rancangan perda.