SOSIALISASI NON-PERDA: Berdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Pasca Pandemi

Tanggal -
IMG 20220327 WA0020

MASYARAKAT DESA. Bambang Kusriyanto bersama Bondan Maruto Hening & Moh. Edy Sukarno serta dimoderatori praktisi media massa Nurkholis dalam ‘Dialog Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa’ di Aula Banaran Bawen Kabupaten Semarang, Minggu (27/3/2022). (foto cahya dwi prabowo)

BAWEN – Saat ini Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19. Dari kondisi itu, tingkat perekonomian masyarakat mulai ditingkatkan kembali, setelah sebelumnya sempat anjlok.

Dalam hal ini, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta masyarakat agar kembali bersemangat untuk berusaha meningkatkan perekonomiannya. Terkhusus bagi masyarakat desa, usaha dan pemberdayaan ekonominya di sektor pertanian dan UMKM harus digiatkan kembali agar tingkat kesejahteraan dapat naik.

“Usaha ekonomi masyarakat desa perlu diberdayakan agar pasca pandemi ini perekonomiannya bisa terdongkrak,” kata Bambang, melalui tayangan virtual, kepada peserta ‘Dialog Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa’ di Aula Banaran Bawen Kabupaten Semarang, Minggu (27/3/2022).

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Maruto Hening juga meminta agar masyarakat desa dapat aktif menjalankan usahanya. Namun, ia tetap menghimbau agar protokol kesehatan (prokes) selalu diterapkan, mengingat potensi penyebaran Covid-19 masih ada.

“Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat desa, kita tetap membutuhkan terobosan dan kreatifitas, salah satunya berdagang secara online. Seperti halnya anak sekolah, masyarakat desa pun harus akrab dengan gadget akibat terdampak pandemi ini,” kata Bondan didamping Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Semarang Bagus Suryokusumo.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang Moh. Edy Sukarno mengakui dampak pandemi ini menghantam semua sisi-sisi kemanusiaan. Meski begitu, dampak tersebut telah membuat transformasi di beberapa sektor seperti kesehatan dengan perilaku hidup sehat, sosial dengan pola interaksi, dan sektor ekonomi dengan ekonomi digital & kreatif.

“Setelah ada transformasi dan menghadapi pasca pandemi saat ini, masyarakat akhirnya memerlukan kreatifitas, networking, profesionalitas, dan teknologi informasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi tersebut,” kata Edy. (cahyo/ariel)

Dilihat: 61

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).