Solidaritas Palestina, Buruh Sampaikan Aspirasi ke DPRD

Tanggal -
Screenshot 20210518

UNTUK PALESTINA. Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Soetjipto hadir di tengah para buruh yang berunjuk rasa di depan gerbang Gedung Berlian, Selasa (18/5/2021), untuk mendukung ‘Aksi Solidaritas Buruh untuk Palestina.’ (foto azam hanif adin)

GEDUNG BERLIAN – Puluhan orang yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi solidaritas buruh untuk Palestina di depan Gedung Berlian, DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Selasa (18/5/2021). Dalam aksinya, para buruh membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Solidaritas untuk Palestina.’ 

Setelah menyampaikan orasinya, Koordinator Aksi Aulia Hakim dan beberapa perwakilan dari KSPI diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Anggota Komisi A DPRD Soetjipto. Bertempat di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Aulia Hakim menyampaikan bahwa intimidasi, teror, penindasan, dan pembantaian bahkan pembunuhan oleh negara Israel terhadap Warga Palestina adalah bentuk pelanggaran atas nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu juga mengganggu keberlangsungan kerja bagi buruh di Palestina.

Untuk itu, ia meminta DPRD memberikan pernyataan. Diantaranya mengutuk keras dan hentikan agresi Israel terhadap Palestina, meminta DPRD menerbitkan surat dukungan untuk Palestina, dan menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan sanksi tegas kepada Israel.

“Aksi ini serentak, baik secara langsung maupun virtual. Kami elemen buruh mengutuk keras agresi Israel terhadap Palestina,” kata Aulia lantang.

Dalam hal ini, Quatly menerima dan menyambut semangat Serikat Buruh KSPI menjaga kedamaian dan hak memerdekakan bagi Warga Palestina. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan Presiden Sukarno bahwa perjuangan Masyarakat Indonesia untuk Palestina tidak akan berhenti. 

“(Konflik) Palestina dan Israel itu bukan tentang agama tertentu, bukan tentang politik tertentu, dan bukan tentang golongan tertentu. Ini tentang Warga Palestina, yang sudah ribuan nyawa melayang seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat sipil. Ini tentang kemanusiaan,” tegas Politisi PKS itu.

Ia juga mengutuk keras agresi Israel terhadap Palestina dan DPRD akan meminta pemerintah pusat untuk menyampaikan kepada PBB mengenai sanksi kepada Israel. “Kami (DPRD) berkomitmen secara kelembagaan akan menyampaikan aspirasi tersebut,” ucapnya.

Sementara, Soetjipto mengatakan pemerintah pusat sudah bersikap dengan melakukan koordinasi terhadap PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Di sela-sela penyampaiannya, ia juga mengutip pidato Bung Karno. 

“Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Begitu pernyataan Soekarno pada 1962,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Sebagai informasi, serangan Israel ke Palestina akhir-akhir ini telah menyulut amarah umat Islam dari seluruh dunia. Bahkan, masyarakat di sejumlah negara melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Banyaknya korban anak-anak sampai dewasa juga menjadi pemantik buruh di Indonesia yang tergabung dalam KSPI untuk melakukan aksi solidaritas buruh untuk Palestina. (azam/ariel)

Dilihat: 47

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).