Sering Banjir, Komisi D Pantau Proyek Sungai Kemiri Tegal

IMG 20240308 WA0052

SUNGAI KEMIRI. Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau proyek bendungan Sungai Kemiri di Kota Tegal, baru-baru ini. (foto ayu danik)

TEGAL – Air Sungai Kemiri Pemali-Comal di Kota Tegal saat ini masih sering meluap dan membanjiri pemukiman warga sekitar sungai. Melihat kondisi itu, Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau tebing Sungai Kemiri dan meminta penjelasan hal tersebut ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal Dinas Pengelolaan Sumber Daya dan Tata Ruang (Pusdataru), baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, Alwin Basri selaku Ketua Komisi D menanyakan komposisi bahan-bahan untuk pembangunan bendungan atau parapet di Sungai Pemali Comal. Ia menilai hal itu penting, mengingat kekuatan bendungan saat air mulai meluap.

“Kami masih mendapat laporan bahwa air sering keluar dan menyebabkan banjir di lingkungan sekitar pemukiman penduduk. Kenapa tidak pakai batu beton dan besi saja, mungkin jadi lebih kuat. Selain itu, lingkup kerja pembangunan sampai mana saja?,” tanyanya.

Nur Hidayat sebagai Sub Koordinator Pembangunan & Rehabilitasi Bidang Sungai Bendungan & Pantai Dinas Pusdataru Provinsi Jateng menjawab pertanyaan Ketua Komisi D itu didampingi Kepala Balai PSDA Pemali Comal Hendra Agustian.

“Dalam pembangunan parapet, kami menggunakan konstruksi beton yang terdiri dari dua campuran yaitu beton siklop dan batu belah. Betonnya sendiri menggunakan beton ready mix 60 persen dan batu belah 40 persen. Ini insya Allah sudah kokoh menggulangi luapan air sungai,” jelas Nur.

Penggunaan beton siklop itu dilakukan karena harganya yang lebih murah yakni Rp 900.000 sampai Rp 950.000/kibik, sedangkan besi sekitar Rp 1.000.000. Dengan harga relatif sama, kualitasnya lebih bagus beton siklop.

Sementara, Anggota Komisi D Masfui Masduki menanyakan soal penghitungan 60% dan 40% tersebut. Selain itu soal penyusunan pembuatan parapet agar kualitas tetap kokoh dan tidak jebol ataupun rembes.

“Itu caranya memastikan beton siklop 60 persen batu belah 40 persen itu gimana? Kan, pengadukannya tidak mungkin langsung dari hulu ke hilir. Terus itu bagaimana ya penyusunan beton sama batu belahnya ya? Apakah dicampur waktu diaduk atau bagaimana?,” tanyanya.

Dalam hal ini, Nur Hidayat menjelaskan bahwa penyusunan beton di susun sendiri-sendiri tidak dicampur. Tujuannya agar tidak terjadi rembesan dan kerapatan beton terjaga.

“Kami juga selalu mengontrol komposisi kualitas beton, supaya terjaga 60-40 persennya itu dilihat dan dihitung dari dimensi tertentu dan luas tertentu. Lalu, untuk pengadonannya batu ditata dulu, ditempel disamping-sampingnya, baru masukin beton. Itu sambil dilempar-lemparkan batunya sehingga batu terbalut beton semua,” terangnya.

Dikatakan, peninggian tanggul saat ini hanya sebelah kanan karena secara elevasi pengukuran awal berbeda tinggi tanggul sisi kanan dan kiri, lebih tinggi sisi kiri sampai di jembatan pantir. Selain itu, lingkup pekerjaan ada di hulu rel, lalu normalisasi pengerukan kanan kiri sungai, karena sepanjang hulu rel terdapat tanaman keras, yang menyebabkan penghambatan aliran dan tidak lancar saat terjadi luapan air sungai sehingga menggenangi perumahan warga.

Saat ini kendalanya dalam pembangunan adalah anggaran. Dengan anggaran yang bertahap dan penanganan sesuai skala prioritas. 

“Pada 2023 ini sudah mengusulkan untuk 2024 tapi belum ada ketersediaan, nanti akan dilanjutkan pada 2025 untuk melanjutkan pembangunan tanggul Sungai Kemiri untuk mengurangi dampak luapan air di pemukiman warga,” tandasnya. (bintari/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam