RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2020

BUKA RAPAT. Ferry Wawan Cahyono bersama Heri Pudyatmoko membuka rapat paripurna secara virtual, Kamis (10/9/2020), dengan agenda mendengar Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, di Lantai 4 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang. (foto rahmat yasir widayat)

GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono bersama Heri Pudyatmoko membuka rapat paripurna secara virtual, Kamis (10/9/2020), dengan agenda yakni mendengar Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Ia kemudian mengajak peserta rapat paripurna mendengar jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jateng terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggran 2020.

Saat membacakan laporan, Wagub Provinsi Jateng Taj Yasin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, strategi, dan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintahan antara lain dengan meningkatkan investasi melalui digitalisasi perizinan, pemanfaatan insentif, dan percepatan realisasi kawasan industri terpadu Batang dan Brebes, meningkatkan kinerja komoditas ekspor seperti tekstil dan produk tekstil, furnitur, perikanan, dan pertanian serta mendorong menciptakan pasar ekspor baru pada negara non tradisional. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan potensi proyek padat karya dari pemerintah maupun swasta untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dengan pengupahan sesuai UMK, serta pengembangan wirausaha baru dan pelaku pemula, dan mendorong perbankan untuk melaksanakan kebijakan relaksasi kredit dan bunga kredit kepada pelaku UMKM dan IKM.

Tentang kemiskinan, kata dia, kebijakannya bertumpu pada 2 hal yakni pemenuhan kebutuhan dasar dan sumber mata pencaharian masyarakat miskin yang berdimensi jangka pendek dan menengah. Strategi mengurangi kemiskinan pada saat pandemi Covid-19 difokuskan dengan cara mempertahankan daya beli kelompok masyarakat paling rentan, memberikan bantuan pangan, percepatan penyaluran bantuan sosial tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

“Juga, program padat karya, penguatan kelembagaan ekonomi yang berbasis pada perdesaan, peningkatan ketahanan pangan keluarga, mendorong dunia usaha, dan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian, kami juga berupaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui strategi kebijakan antara lain pemberdayaan pengangguran dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan padat karya di beberapa sektor pelatihan dan peningkatan keterampilan produksi serta sertifikasi kompetensi,” paparnya.

Selanjutnya, menjawab postur Perubahan RAPBD 2020, Taj Yasin menjelaskan, secara umum penurunan pendapatan dan belanja daerah karena adanya penyesuaian target dan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pendapatan daerah antara lain melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat. Termasuk, melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait.

“Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, terutama dari pajak kenddaraan bermotor, pelayanan dilakukan dengan mendayagunakan berbagai macam samsat (induk, keliling, malam), melalui aplikasi SAKPOLE, penambahan kanal-kanal pembayaran melalui perbankan, PT Pos Indonesia, Indomaret, Alafmart, Tokopedia dan GoPay,” ujarnya.

Belanja daerah, dalam alokasi perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2020 yang dilakukan penyesuaian target kinerja akibat pandemi. “Kebijakan belanja daerah di Perubahan APBD difokuskan pada penanganan dampak pandemi Covid-19, baik untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial maupun pemulihan dampak ekonomi,” jelasnya.

Soal alokasi dan tata cara Belanja Tidak Terduga (BTT) di Jateng, lanjut dia, didasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan pencapaian tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Dalam penanganan daya beli masyarakat dan pemulihan perekonomian, telah dialokasikan belanja tidak terduga yaitu untuk kesehatan sebesar 21,52%, jaring pengaman ekonomi sebesar 5,26% dan jaring pengaman sosial sebesar 73,22% dari total BTT.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2020 disusun berdasarkan Pergub Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan RKPD Tahun 2020 untuk membiayai program dan kegiatan sesuai permasalahan, perkembangan siatuasi daerah, kemendesakan, dan asumsi makro pada tahun mendatang serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. “Demikian kami harap pembahasan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan lancar sehingga kesepakatan pada Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat sesuai rencana,” katanya menutup penjelasan Gubernur atas Pemandangan Fraksi DPRD Provinsi Jateng terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2020. (sunu/ariel)