RAPAT PARIPURNA: Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-80

1000538575

DENGAR PRESIDEN. DPRD bersama Forkompinda Jateng dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan HUT RI ke-80. (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80, DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat paripurna, Jumat (15/8/2025), dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan presiden dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80. Tema HUT pada tahun ini adalah ‘Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.’

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto itu dihadiri Gubernur Ahmad Luthfi, Wagub Taj Yasin, Sekda Sumarno, para pejabat Forkompinda Jateng dan pejabat OPD/ BUMD. Hadir pula dalam rapat, sejumlah undangan dari lembaga negara, parpol, BEM, ormas, tokoh agama, dan para mantan gubernur.

Dalam agenda utama itu, semua yang hadir menyaksikan Presiden Prabowo Subianto melalui big screen yang ada di Ruang Paripurna, Lantai 4 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang. Pada kesempatan itu, Sumanto bersama 4 Wakil Ketua DPRD yakni Sarif Abdillah, Heri Pudyatmoko, Muhammad Saleh, dan Setya Arinugraha serta para pejabat Forkompinda Jateng duduk di barisan depan peserta rapat.

Dalam tayangan live dari Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, tampak Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka sidang. Kemudian, pidato dilanjutkan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Usai menyampaikan pidato, Puan mempersilahkan Prabowo untuk memberikan pidato kenegaraannya. Dalam pidatonya, presiden memaparkan sejumlah hal dalam rangka perkembangan sosial, politik, dan ekonomi negara, salah satunya kebijakan efisiensi yang mampu ‘menyelamatkan’ uang negara sekitar Rp 300 triliun.

“Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini, kami identifikasi dan telah selamatkan Rp 300 triliun dari APBN, yang kami lihat rawan diselewengkan. Diantaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan bancakan. Efisiensi ini diperintah UUD dan kami geser agar langsung dirasakan masyarakat banyak,” tegas presiden. (ayuut/ariel)

Info Lainnya

  • Komisi E Pantau Kualitas Belajar Mengajar di SMA 1 Kedungwuni

    KAJEN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti kualitas proses belajar mengajar sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi peserta didik. Hal itu menjadi fokus Komisi E ke SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026), untuk menggali masukan, data, dan informasi pendidikan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi

  • Dipantau, Kredit Macet di Kajen & Batang

    KAJEN – Kondisi perbankan di sejumlah daerah masih menghadapi tantangan, terutama tingginya kredit bermasalah yang menekan kinerja keuangan. Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat meninjau kondisi Bank Jateng Cabang Kajen, Kabupaten Pekalongan, dan Bank Jateng Cabang Batang, Senin (10/8/2026)

  • Komisi B Soroti soal Penyerapan Tembakau Lokal

    KUDUS – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah menyambangi PT. Djarum Kudus untuk mencari solusi atas persoalan penyerapan tembakau lokal. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya Komisi B mempertemukan aspirasi kelompok tani tembakau di sejumlah daerah dengan pihak industri, terutama terkait harga dan kepastian serapan hasil panen

  • Dipantau, Kesiapan Pilkades Serentak 2026 di Wonogiri

    WONOGIRI – Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Wonogiri, Senin (10/8/2026). Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri Djoko Purwidyatmo