PENGUATAN DEMOKRASI DAERAH: Perlunya Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Demokrasi
SOAL PEMILU. Arifin Mustofa dalam kegiatan sosialisasi PDD di Desa Kajoran Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, Kamis (9/2/2023). (foto bintari setiawati)
MAGELANG – Dalam rangka menyambut pesta demokrasi pada tahun mendatang, setiap warga negara perlu mempersiapkan diri untuk menjadi pemilih yang jujur dan sehat. Masyarakat sudah seharusnya terlibat untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan untuk membangun daerahnya.
“Melalui pilkada yang bersifat demokrasi, akan memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara berkala untuk pembaruan kehidupan sosial agar kehendak masing-masing golongan bisa sampai kepada pemerintah atau anggota masyarakat lainnya,” kata Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Arifin Mustofa dalam kegiatan sosialisasi ‘Penguatan Demokrasi Daerah (PDD)’ di Desa Kajoran Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, Kamis (9/2/2023).
Ia juga mengatakan, dengan adanya pilkada langsung, masyarakat dapat terlibat untuk menentukan siapa yang layak menjadi pejabat publik mereka. Selain itu membuka ruang kompetisi secara fair diantara para calon kepala daerah/ kontestan yang ada. Pilkada langsung juga meminimalisir kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada seperti money politics dan berbagai kecurangan lainnya.
“Pilkada langsung itu juga dapat memberikan akuntabilitas karena, apabila rakyat sebagai pemilih menilai bahwa kepala daerah yang terpilih ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik, maka rakyat dapat memberikan sanksi dalam pilkada berikutnya dengan tidak memilihnya kembali,” jelasnya.
Sementara, narasumber lainnya dalam kegiatan PDD itu, pegiat dan pengamat politik Kabupaten Magelang Wahyu Suparantomo Kinho menjelaskan ciri-ciri demokrasi yakni terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru serta toleran terhadap perbedaan. Untuk itu, hal tersebut perlu ditanamkan ke setiap masyarakat agar pilkada yang dilaksanakan secara langsung nantinya bisa berjalan dengan aman dan terkendali.
“Yang menjadi permasalahan adalah belum adanya tolok ukur yang bersifat universal untuk menilai apakah suatu pemerintahan daerah sudah masuk kategori sebagai pemerintahan yang demokratis atau belum,” tandas Wahyu. (cahyo/ariel)
