Pengendalian Banjir di Ibu Kota Jakarta Jadi Tolok Ukur Daerah

TUKAR CENDERA MATA: Ketua Komisi D Alwin Basri bertukar cendera mata dengan Dinas PU SDA Provinsi DKI Jakarta.(foto: ayuandani)

JAKARTA – Pengelolaan daerah aliran sungai sangat penting guna menanggulangi banjir di wilayah perkotaan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri saat pertemuan dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Alwin mengemukakan, cuaca yang tidak menentu dan intensitas hujan yang tinggi kerap menjadikan debit air di sungai naik. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui pola pengelolaan daerah aliran sungai di Ibu Kota RI itu

“Kami ingin belajar tentang pengelolaan banjir di Jakarta dari kebijakan, program, kegiatan, hambatan hingga solusi dan langkah yang diambil dalam penanganan banjir,” kata legislator PDI Perjuangan itu.

Anggota Komisi D Wahyudin Noor Ali menyinggung alokasi anggaran yang digunakan Dinas PU SDA DKI Jakarta sebagai langkah untuk melakukan penanganan banjir di tengah hujan dengan intensitas lebat.

“Mengelola banjir itu biasanya mulai dari perencanaan terlebih dahulu, setelah perencanaan selesai maka kontrak pembangunan fisik akan berjalan, hingga nanti melakukan pembangunan prasarana dan sarana sungai serta kelengkapannya. Berapa anggaran yang digelontorkan dari provinsi,” kata Goyut sapaan akrabnya.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Data dan Informasi SDA Provinsi DKI Jakarta Nugrahayadi menjelaskan,  pihaknya telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana sungai serta kelengkapannya. Hal ini merupakan langkah untuk melakukan penanganan banjir di tengah hujan dengan intensitas lebat di DKI Jakarta.

Penangganan pengendalian banjir dibagi menjadi tiga tahap, mulai dari prabanjir, saat banjir, dan pascabanjir. Dalam tahap pra banjir pihaknya akan melakukan pengurasan saluran, pengerukan kali dan waduk. Saat banjir terjadi, Nugrahayadi menjelaskan pihaknya menempatkan satgas di lokasi genangan, hingga penempatan pompa mobile.

“Upaya yang telah kami lakukan yaitu membuat polder dan 942 proyek, membangun drainase vertikal, penanganan banjir dan rob melalui NCICD, pengerukan waduk/situ/embung/kali/sungai dan pemeliharaan sarana prasarana. Hal itu kami harap dapat mengatasi banjir dalam satu kawasan yang airnya tidak dapat mengalir secara gravitasi. Kami juga melakukan penataan bantaran kali/sungai, dan meningkatkan kapasitas kali/sungai,” kata dia.

Menjawab soal anggaran, Nugrahayadi menjelaskan Anggaran pengendalian banjir dan rob pada 2023 sebesar Rp 3,2 triliun dengan porsi terbesar di pembebasan lahan. Untuk pembangunan waduk, polder, tanggul, hingga pemeliharaan saluran-saluran penghubung masing-masing sebesar Rp 300 miliar.(danik/priyanto)