Pengelolaan BUMD di DIY Jadi Bahan Kajian Komisi C

Tanggal -
20221228115030 IMG

BERI CENDERA MATA: Anggota Komisi C Riyono memberikan cendera mata kepada Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari.(foto: choirul amin)

YOGYAKARTA – Jajaran Komisi C DPRD Jawa Tengah melaksanakan studi banding terkait pendapatan asli daerah (PAD) bidang perbankan ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (28/12/2022).

Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi C Riyono menanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kaitannya penerimaan PAD bidang perbankan di DIY dalam meningkatkan potensi pendapatan pada sektor tersebut.

“Ada banyak catatan yang akan kami diskusikan terkait pengelolaan BUMD kita. Semoga kita dapat saling berbagi potensi pendapatan dan dapat menyinergikan beberapa informasi dari DPRD DIY ini,” kata politikus PKS itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan dalam beberapa tahun ini di Yogyakarta masih stabil dalam menjaga tingkat perekonomian serta pemasukan PAD.

“Seperti provinsi-provinsi lain, saat pandemi Covid-19 semua berdampak. Namun setelah masa pandemi berangsur membaik, kami rasa DIY cukup stabil dalam penerimaan PAD dan tingkat perekonomiannya. Saat ini jumlah BUMD di DIY ini ada lima unit,” ungkap politikus PDI-P itu.

Dia menambahkan, dalam bidang perbankan, mitra BUMD Provinsi DIY hanya memiliki BPD DIY. 

“Sampai saat ini, BPD DIY sebagai mitra kami ikut berperan aktif dalam sektor pengembangan UMKM usai masa pandemi. Pada intinya, BPD ini lebih fokus dalam pendampingan umkm di DIY,  imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi C lainnya Bambang Eko Purnomo menanyakan langkah-langkah dalam pengembangan PAD serta targetnya.

“Dalam proses pengembangan, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan DPRD DIY serta target untuk UMKM itu seperti apa?” katanya.

Menanggapi hal itu, Andriana mengatakan, pihaknya tetap memberi target kepada BUMD. “Pastilah ada targetnya, kemudian untuk pengembangan kami sinergikan dengan umkm. Terlebih di sini banyak destinasi wisata. Kita kembangkan UMKM melalui destinasi-destinasi wisata yang ada di DIY ini,” tuturnya.

Dalam prosesnya, BPD DIY sampai saat ini telah melaksanakan program ‘Gandeng-Gendong’. Program tersebut khusus dilaksanakan di Kota Yogyakarta. “Jadi untuk UMKM itu digandeng dan digendong. Kami fokuskan untuk menangani masalah kemiskinan, pembekalan pelatihan-pelatihan, seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Tujuannya supaya umkm dapat berdiri tegak kembali di DIY ini,” tutupnya.(amin/priyanto)

Dilihat: 72

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).