Pengelola Desa Wisata Gumuk Reco Butuh Perhatian Pemerintah

DE34F770 9F96 4444 A3E0 387D2FCD4B8A

SAMBUNG RASA. Komisi B bersama pelaku Desa Wisata Gumuk Reco menggelar sambung rasa di Desa Sepakung, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (9/7/2019). (Foto: Dewi Sekartaji)

UNGARAN – Komisi B DPRD Jateng terus menyinergikan Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan supaya nanti isi perda benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Karena itulah DPRD ingin meminta masukan dari para pemangku kepentingan termasuk keterkaitan peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan pembentukan desa wisata.

Anggota Komisi B Riyono, Messy Widiastuti, dan Sugiarto

Dalam mencari masukan, Komisi B pada Selasa (9/7/2019), mengunjungi pengelola tempat wisata Gumuk Reco yang dikelola masyarakat Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Tempat wisata di kaki Gunung Telomoyo itu memang akhir-akhir ini viral di media sosial karena eksotika alamnya yang menantang dan menawan bagi para pengunjung.

Saat sambungrasa berlangsung, Sekretaris Komisi B Messy Widiastuti MARS
menanyakan persoalan pengelolaan yang ada di desa wisata itu. “Bagaimana pengelolaan, pendapatan serta kendala yang ada di Desa Wisata Gumuk Reco ini,” tanya Messy.

Menanggapi hal itu pengelola wisata Gumuk Reco, Sudirman menjelaskan, lama berdirinya tempat wisata ini sudah tiga tahun. Hanya saja untuk penarikan restribusi baru berjalan dua tahun. Berhubung tempat wisata Gumuk Reco berada dalam hutan yang dikelola Perhutani maka ada pembagian pendapatan sebanyak 25 persen untuk pusat.

“Pendapatan kami hanya dari tiket masuk, ditambah akses jalan menuju kemari sangat belum layak untuk dilewati mungkin ini kendala yang membuat para pengunjung berpikir dua kali untuk datang ke sini,” jelasnya

Sementara dari Perhutani diungkapkan pihak KPH Ambarawa Rohani, Perhutani bekerja sama dengan masyarakat desa hutan. Perhutani hanya punya wilayah yang bisa dikembangkan dan dikelola oleh pihak LMDH.

“Perhutani hanya sebatas wilayah, dan pihak pengembang dari dusun dan desa mendukung untuk wisata,” ujarnya.

Dari dusun dan pihak pengelola Dusun Kenongo mendukung sekali wisata Gumuk Reco ini untuk menambah sektor ekonominya, karena bisa berjualan terutama saat hari libur. Biasanya di minggu pertama mencapai 450 pengunjung untuk hari biasa 100 pengunjung.

Anggota komisi B Ikhsan mengatakan jika akses jalan yang dari bawah belum layak ada baiknya diberikan parkiran untuk mobil atau bus pariwisata tempat khusus tersendiri parkir maka nanti waktu naiknya ke atas menggunakan ojek motor.

Senada, Riyono juga menyarankan diadakan kegiatan di tempat wisata seperti ini untuk menambah jumlah pasar di masyarakat dan mengenalkan lebih dalam mengenai desa wisata gumuk reco ini. Komisi B mendukung terus desa wisata yang bergerak salah satunya Gumuk Reco, karena kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan perlu dipertimbangkan.(dewi/priyanto)

Berita Terkait

  • Dunia Kerja Perlu Serap Lulusan SMA/SMK

    POTENSI KERJA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng dalam diskusi bersama Pemkab Wonogiri, Jumat (4/2/2022), membahas potensi lulusan SMA/SMK dalam dunia kerja. (foto choirul amin) WONOGIRI – Penyelenggaraan Bursa Kerja Perlu menyesuaikan potensi lulusan SMA/SMK yang ada di tiap daerah. Demikian disampaikan Ketua…

  • Paripurna Agendakan LKPj Gubernur 2019

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat paripurna secara online melalui video conference, Senin (27/4/2020). Rapat itu mengagendakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2019, yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko.

  • MEDIA TRADISIONAL: Seni Gedruk, Tarian Buto yang Berkembang di Kaliwungu

    UNGARAN – Sekilas melihat kesenian Tari Gedruk dari gerak dan pakaian sama mirip dengan Tari Topeng Ireng. Kedua seni tari ini sama-sama banyak menggunakan gerakan hentakan kaki dan kelincahan si penari. Bahkan kaki dari para penari dipasangi asesoris krincing yang terbuat dari logam kuningan dengan jumlah banyak, sehingga membuat suara gemerincing saat kaki para penari dihentakkan.

  • SOSIALISASI NON-PERDA: Sektor Pariwisata Dioptimalkan, Tingkat Kemiskinan Diturunkan

    WONOSOBO – Pemerintah Provinsi Jateng sampai sekarang masih terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Wonosobo. Data Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 menyebutkan, pada 2017 jumlah penduduk Wonosobo mencapai 858.273 jiwa dan dari angka itu, data Naskah Akademik Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo mencatat jumlah penduduk miskin pada 2018 mencapai 138.300 jiwa atau 17,58%.