Pembaruan DTKS untuk Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi E berkunjung ke Dinas Sosial Banjarnegara terkait data penerima bansos.(foto: ervan ramayudha)
BANJARNEGARA – Validasi data terepadu kesejahteraan sosial (DTKS) mutlak dilakukan supaya program dari pemerintah perihal pengentasan masyarakat dari kemiskinan bisa tepat sasaran. Meski DTKS sudah dilaksanakan dan miliaran rupiah sudah dikucurkan melalui pelbagai program tetap saja kemiskinan di Jateng masih di atas 10,7 persen.
Sekretaris Komisi E Sri Ruwiyati memaparkan hal itu saat memimpin kunjungan kerja ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarnegara, Selasa (10/10/2023). Pada kesempatan itu, Komisi E diterima Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarnegara Tulus Sugiharto beserta Jajarannya di Ruang Rapat. Turut hadir Ketua KomisiE Abdul Hamid.
Sri Ruwiyati menyampaikan, sampai sekarang ini penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi kurang lebih di atas 10,77%. Persoalan di lapangan kerap kali ada sejumlah masyarakat yang merasa tertinggal dari proses pendataan.
“Kita paham situasi lapangan itu tidak semudah diteorikan ketika usulan DTKS harus segera dilaksanakan dan akhirnya akan berkaitan dengan penerimaan bansos yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat,” kata dia.
DPRD dan Pemerintah Provinsi berharap ada perbaharuan terhadap DTKS atau pembenahan dari data yang ada. Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan di lapangan banyak kasus yang ditemukan permasalahan ketidaksamaan data di lapangan soal penerimaan bansos bagi warga yang semestinya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah. Dalam kesempatan yang sama Tulus Sugiharto memaparkan, saat ini jumlah penduduk di Banjarnegara kurang lebih 1.054.804 Jiwa dan 352.705 KK. Data tersebut diambil dari (Sumber Dindukcapil semester I Tahun 2023 ). Untuk jumlah DTKS yang tercatat kurang lebih ada 555.004 jiwa dan 199.050 KK. Sementara dan untuk jumlah penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan (PBI JK) APBN aktif ada kurang lebih sekitar 494,864 jiwa. Jumlah Penerima program bantuan BPNT berjumlah 85.581 KPM disalurkan lewat Himbara dan untuk PKH 46.023 KPM disalurkan juga lewat Himbara (Peride salur bulan Juli-September 2023).(ervan/priyanto)
