Pekerjaan Tol Semarang-Demak Seksi II Terkendala Pembabasan Lahan

Tanggal -
1 atol4

LIHAT PROYEK : Komisi D melihat peta pekerjaan pembangunan tol Semarang-Demak seksi II di Desa Buyaran, Kecamatan Karangtengah.(foto: priyanto)

DEMAK – Komisi D DPRD Jateng berharap Kementerian Keuangan dapat segera mengeluarkan anggaran Rp 1,3 triliun untuk pembebasan lahan Tol Semarang-Demak seksi II. Proses pembebasan lahan baru mencapai 10 persen.

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi D Dr Alwin Basri saat bersama rombongan meninjau lokasi pekerjaan tol seksi II di lokasi Desa Buyaran, Kecamatan Karangtengah, Rabu (9/9/2020).

“Kami akan membantu supaya Kementerian Keuangan dapat mengeluarkan anggaran Rp 1,3 triliun supaya target pembebasan lahan Desember 2020 nanti bisa mencapai 90 persen. Dengan demikian pada 2021 bisa langsung dilakukan pekerjaan kontruksi,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso (kanan)

Penegasan serupa dilontarkan anggota Komisi D Nur Saadah. Masyarakat yang terkena pembebasan lahan masih menunggu pencairan dana. Mulai dari seksi I dan II masih terkendala pembebasan lahan. Bahkan di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung masih ada sejumlah bidang yang belum bisa dibebaskan karena tertutup air atau.

“Kami berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan pembebasan lahan supaya pekerjaan tol Semarang-Demak bisa terealisasi untuk memecah kepadatan jalur pantura,” ucapnya.

Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Soni Widi Nugroho mengatakan, perkembangan pembebasan lahan belum ada yang signifikan. Namun demikian, dia optimistis pada November-Desember bisa dilakukan pembayaran lahan. Dengan demikian pada 2022 bisa dilakukan pekerjaan kontruksi.

“Untuk seksi II untuk proses pembebasan lahan tidak mendapat kendala serius. Masyarakat sudah bisa melepas lahannya. Khusus di Kadilangu, mengingat ada sejumlah bidang tanah berstatus milik yayasan masih perlu negosiasi lagi. Ada lebih kurang 1.200 bidang,” ucapnya.

Sejauh ini ada hampir 500 bidang dan sudah dibayarkan sejumlah 123 bidang Rp 97 miliar. Proses pembebasan lahan masih meninggalkan Rp 260 sekian miliar. Problem lain, utamanya tanah tenggelam, tanah terendam air (laut).(priyanto/ariel)

Dilihat: 42

Berita Terkait

  • Digitalisasi & Keamanan Arsip Jadi Tuntutan Zaman

    JAKARTA – Pola pengarsipan data di semua lembaga pemerintah terutama dibawah Pemprov Jateng sudah terintegerasi. Digitalisasi arsip menjadi tuntutan zaman dengan tetap mengedepankan keamanan data. Sistem pengarsipan data sudah harus ditata sejak sekarang untuk memudahkan pencarian bila sewaktu-waktu ada pihak-pihak yang menginginkan data yang dimaksud.

  • Perlu, Perpanjangan Ruas Tol Solo-Jogja

    KLATEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau pelaksanaan pembangunan Ruas Tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten, Rabu (7/10/2020). Dalam pantauan itu, Komisi D menilai perlu adanya perpanjangan ruas jalan tol hingga melewati Bandara Internasional Yogyakarta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di 2 provinsi yakni Jateng dan DIY.

  • Gerakan Imunisasi Polio di Wonogiri Libatkan Semua Pihak

    WONOGIRI – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah tengah memantau perkembangan dari pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio 2024. Pada Rabu (13/3/2024), Wonogiri menjadi daerah pemantauan mengingat daerah tersebut merupakan wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.