MUSRENBANGWIL: Agrominapolitan dan Pariwisata Cocok Dikembangkan di Barlingmascakep

Tanggal -
1679305497038

DISKUSI : Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono sedang berbincang dengan Gubernur Ganjar Pranowo di Pendapa Kabumian, Kebumen. (foto: teguh prasetyo)

KEBUMEN – Pembangunan berbasis agrominapolitan dan pariwisata menjadi fokus utama pada Musrembangwil Barlingmascakep (Banjarnegara – Purbalingga – Banyumas – Cilacap – Kebumen) di Pendapa Kabumian, Kebumen, Senin (20/3/2023). Selain digelar secara daring, peserta turut dapat ikut serta secara luring.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mendorong pembangunan di wilayah Balingmascakeb berbasis agrominapolitan dan pariwisata terpadu. Dengan didukung sektor industri pengolahan dan perdagangan jasa dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mengingat sektor unggulan di wilayah Balingmascakeb yaitu pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan. Ditambah pengembangan agroindustri peternakan dan perdagangan.

“Tentu arah kebijakan wilayah pembangunan Balingmascakeb berbasis agrominapolitan dan pariwisata terpadu yang didukung sektor industri pengolahan dan perdagangan jasa dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Anggota Fraksi Golkar tersebut menambahkan, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas juga  perlu menjadi prioritas rencana pembangunan 2024. Melalui pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan jalan provinsi penghubung Kabupaten Cilacap-Brebes. 

“Selain itu juga pengembangan Bandara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bandara Tunggul Wulung serta pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan,” tandasnya.

Ferry menambahkan, pengelolaan pembangunan perlu dilakukan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Balingmascakeb. Langkah-langkah yang perlu dilakukan di antaranya dengan melakukan konservasi pada daerah aliran Sungai Citanduy, penanganan kerusakan pesisir, pengembangan Geopark Karangsambung, dan pengembangan Geopark Dieng (Banjarnegara dan Wonosobo) dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Salain itu, tambahnya, perlu dilakukan pengembangan kegiatan perekonomian di antaranya melalui kawasan industri Cilacap dan Kebumen, industri semen, kawasan agropolitan Mangga Mas. Peningkatan produksi garam di pansela Kabupaten Kebumen dan Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kabupaten Kebumen.

Senada, Gubernur Ganjar Pranowo mengenai permasalahan pembangunan menjadi fokus utama. Daerah Barlingmascakeb jumlah usulan masyarakat yang masuk melalui kanal e-Musrenbang sebanyak 4.166 usulan, dengan total anggaran Rp 3,3 triliun. Dengan jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan wilayak Kedu. Dari semua usulan itu, nanti akan diverifikasi mana yang menjadi prioritas pembangunan untuk tahun 2024. “Ini kalo dikumpulkan kira-kira butuh duit Rp 22,6 triliun. Di Barlingmascakep itu 3,3 triliun, jadi memang kalau dialokasikan lebih besar dibandingkan dengan Kedu sekitar Rp 1,5 triliun. Kalo kita sudah punya seperti ini, maka ketika kita ingin merencanakan kita sudah memitigasi. Kita dituntut untuk membuat perencanaan yang jauh lebih komprehensif,” tegasnya.(ryo/priyanto)

Dilihat: 77

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).