MUNAS ADPSI 2019: Bambang Kusriyanto Jabat Wakil Ketua

TETAPKAN PENGURUS. (kiri-kanan) Bambang Kusriyanto, Baiq Isvie Rupaeda, Prasetio Edi Marsudi, dan Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri usai acara Munas ADPSI dengan agenda penetapan kepengurusan periode 2019-2024. (foto setyo herlambang)

JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mendapat mandat untuk mengisi posisi Wakil Ketua I dalam keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Kamis (19/12/2019), di Timor Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Caretaker ADPSI Baiq Isvie Rupaeda (Ketua DPRD Provinsi NTB).

Secara lengkap, susunan kepengurusan ADPSI Periode 2019-2024 yakni posisi ketua berhasil diraih oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Untuk posisi wakil ketua, ditetapkan ada 6 wakil ketua yakni Wakil Ketua I dipegang Ketua DPRD Provinsi Jateng, Wakil Ketua II diisi Ketua DPRD Provinsi NTB, Wakil Ketua III dijabat Ketua DPRD Provinsi Lampung dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jambi, Papua masing-masing menjabat Wakil Ketua IV, V, dan VI.

Dalam munas itu juga diputuskan adanya koordinator di 6 wilayah di Indonesia. Diantaranya Koordinator Satkorwil I untuk Sumatera dipegang oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Satkorwil II Jawa diisi Ketua DPRD Provinsi DIY, Satkorwil III Kalimantan dikoordinir Ketua DPRD Kalimantan Timur, Satkorwil IV Sulawesi oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Satkorwil V Bali-Nusa Tenggara oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, dan Satkorwil VI Maluku-Papua dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Papua Barat.

Usai membacakan susunan kepengurusan tersebut, Ketua Terpilih Prasetio Edi Marsudi dipersilahkan memberikan sambutan. Pada kesempatan itu, ia mengatakan bahwa ADPSI ke depan berupaya menyatukan pandangannya dalam hal kinerja kedewanan untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.

“Dalam Munas ADPSI ini, kami ingin menyatukan persepsi mengenai permasalahan internal dalam kinerja DPRD maupun persoalan yang dihadapi daerah. Diharapkan, Presiden melalui mendagri bisa ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Disini, kami juga berupaya agar DPRD dapat menghindari munculnya pelanggaran dalam kinerjanya,” kata Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, saat acara pembukaan munas pada Rabu (18/12/2019) di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo meminta setiap Ketua DPRD se-Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memajukan Indonesia, yang dimulai dari pembangunan daerah masing-masing.

“ADPSI sudah berkomitmen untuk mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal itu searah dengan instruksi presiden bahwa tidak ada visi misi lainnya selain visi misi presiden. Untuk itu, pemerintah daerah bisa mengawal prioritas nasional yakni dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” kata mantan Sekda Provinsi Jateng itu. (cahyo/ariel)