Konsolidasi BPR BKK se-Jateng Jadi BPRS, Komisi C Konsultasi ke Kemendagri

Tanggal -
1000497858

SOAL BPR. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri membahas soal konsolidasi BPR BKK, Senin (14/7/2025). (foto con hargi)

JAKARTA – Dalam rangka rencana konsolidasi PT. BPR BKK se-Jawa Tengah menjadi PT. BPR Syariah, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (14/7/2025). Disana, Dewan bertemu dengan Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, & Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli.

Saat berdiskusi, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mengaku ingin mendapatkan informasi terkait proses konsolidasi 33 BPR BKK untuk menjadi BPRS (Syariah). Ia berharap, dari hasil konsultasi, dapat mempercepat proses konsolidasi tersebut.

“Harapan kami, disini akan mendapat pencerahan mengenai konsolidasi BPR BKK yang sedang disoroti ini,” kata Bambang didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Agus Prasutyo.

Sementara, Agus mengatakan, jika proses konsolidasi dapat segera dilaksanakan, maka nantinya dapat dibentuk BPRS. Dalam pembentukan itu, pihaknya bersama Komisi C sebelumnya sudah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Jadi, sebelumnya OJK menyarankan agar ada konsolidasi terlebih dahulu sebelum mendirikan BPRS,” kata Agus.

Mendengarnya, Yudia menyarankan agar menunda dahulu pembentukan/ pendirian BUMD baru. Namun yang perlu diperhatikan adalah penguatan/ optimalisasi BUMD yang eksisting.

“Memang mudah kalau ingin mendirikan BUMD tapi saat ini jangan dulu, sembari melihat perkembangan BUMD yang ada,” ujar Yudia.

Dalam hal konsolidasi 33 BPR BKK, lanjut dia, perlu diperhatikan tingkat kesehatan masing-masing BPR BKK. Ia menyarankan, jika ingin mempercepat prosesnya, segera melakukan tahapannya yakni konven dulu BPR BKK untuk kemudian menjadi BPRS.

“Kami mendukung upaya yang dilakukan tersebut, dengan mengirimkan dokumen dalam hal pendirian BPRS. Jadi, ini bukan pendirian BUMD baru tapi konsolidasi atau penggabungan BPR BKK terlebih dahulu untuk kemudian berubah nama jadi BPRS. Prosesnya malah lebih cepat dibanding membentuk BUMD baru,” jelasnya. (ariel/priyanto)

Dilihat: 46

Berita Terkait

  • Aparatur Bersinergi Wujudkan Kelancaran Lalu Lintas Libur Nataru

    GEDUNG BERLIAN – Para stakeholder atau pemangku kebijakan di Jateng menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi lonjakan lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru 2023. Komisi D DPRD Jateng pun sudah meminta Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) supaya semua pekerjaan jalan maupun jembatan untuk berhenti dulu. Bahkan PT Jasa Marga telah diminta supaya bisa membuka ruas tol Semarang-Demak.

  • Bambang “Kribo” Terima Audensi PWI Jateng

    GEDUNG BERLIAN – Media diminta soroti kinerja DPRD Jateng. Dengan demikian, kinerja Dewan bisa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Bambang Kusriyanto saat menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng di teras ruang kerjanya lantai II, Gedung Berlian, Selasa (15/12/2020).

  • Bambang Kribo Dukung Perjuangan Guru Honorer

    GEDUNG BERLIAN – Puluhan guru honorer, Selasa (11/2/2020) mendatangani Kantor DPRD Jateng. Mereka tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK 35+) Jateng. Kedatangan mereka langsung ditemui Ketua DPRD Bambang “Kribo” Kusriyanto di ruang Rapat Pimpinan (Rapim) di lantai 1.

  • Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Jiwa

    UNGARAN — DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa, menyusul hasil program Speling (Screening dan Pelayanan Kesehatan Jiwa) yang menunjukkan tingginya tekanan psikologis di masyarakat. Hal ini disampaikan menjelang peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025 bertema “Mental Health in Humanitarian Emergencies”.

  • MKD DPR RI Diminta Hadiri Pertemuan BK se-Jateng di Solo

    SEMARANG – Ketua Badan Kehormatan DPRD Prov. Jateng Stephanus Sukirno menghadiri kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Polda Jawa Tengah, Selasa (21/6/2022). Dalam kunjungan itu, rombongan diterima Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi beserta Wakapolda Brigjen Pol Abioso Seno Aji beserta jajarannya bersama stakeholder di Gedung Borobudur, kompleks mapolda.