Komisi C Minta OPD Fokus pada Penyerapan Belanja Daerah
PIMPIN RAPAT. Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro memimpin rapat kerja lanjutan bersama OPD Jateng. (foto priyanto)
GEDUNG BERLIAN – Komisi C berharap kepada instansi yang bisa mencapai target pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 patut dipertahankan. Sementara pendapatan yang belum sesuai target perlu dievaluasi.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro saat memimpin rapat kerja lanjutan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (24/6/2022). Dalam rapat itu turut hadir Ketua Komisi C Bambang Haryanto dan Sekretaris Hendri Wicaksono serta anggota komisi lainnya.
Sriyanto menegaskan, serapan anggaran sedapat mungkin harus dioptimalkan untuk belanja daerah, terutama untuk kepentingan rakyat. Bagi OPD yang menjadi pemangku pendapatan untuk terus berkreasi dan berinovasi supaya bisa menghasilkan pendapatan daerah.
“Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) ada dana yang belum terserap begitu besar. Ini menjadi pertanyaan ada apa, sehingga sampai tutup anggaran masih ada dana besar,”ucapnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng Arif Sambodo memaparkan, saat APBD Perubahan telah ditetapkan pihaknya mendapat alokasi dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT). Untuk bisa menyerap dana miliaran rupiah dengan sisa waktu beberapa bulan, pihaknya mengaku tidak bisa. Dana itu kemudian masuk ke kas daerah.
“Di Kudus pun juga demikian. Mereka tidak bisa memaksimalkan penyerapan DBHCT,”katanya.
Mendengar hal itu, Sriyanto memahami kesulitan penyerapan anggaran dengan sisa waktu hanya kisaran empat bulan. Secara keseluruhan rapat kerja lanjutan berjalan lancar. Ada 27 instansi melakukan rapat kerja lanjutan dengan Komisi C seperti Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disnakertrans, Disperindag, Dinkop dan UKM, Distanbun, Disnakeswan, Dislutkan, Badan Penghubung. Selanjutnya BKD, Badan Pengembangan SDM, Dishub, Disarpus, Dinsos, Disporapar, Dinas ESDM, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, DPMPTSP, Satpol PP, Biro Umum, Bapenda, BPKAD, dan Bappeda.(cahyo/ariel)
