Ketua DPRD Jateng akan Tindaklanjuti Tuntutan GJL

Tanggal -
0L7A2999

MENDENGARKAN ASPIRASI : Ketua DPRD Sumanto bersama Wakil Ketua Mohammad Saleh dan Setyo Arinugroho mendengarkan aspirasi dari GJL.(fotoL setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menerima audiensi dari organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) Lantai IV Gedung DPRD Jateng, Senin (8/9/2025). Audiensi dipimpin langsung Ketua DPRD Jateng, Sumanto SH bersama Wakil Ketua Mohammad Saleh dan Setyo Arinugroho. Hadir pula anggota DPRD, Sumarwati dan Agus Wijayanto. Dari pihak Pemprov Jateng, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Ikhwanudin, Kepala Bapenda, Kepala Disnakertrans, Kepala Dinsos, serta sejumlah pejabat terkait.

Ketua DPRD Jateng Sumanto menyampaikan apresiasi atas kehadiran ormas GJL yang menyampaikan aspirasi masyarakat.

“DPRD selalu terbuka menerima masukan dari organisasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan ini akan menjadi perhatian kami bersama pemerintah provinsi,” ujarnya.

Dalam forum itu, Ketua GJL Riyanta menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Antara lain, penegakan hukum, maraknya premanisme, persoalan pajak kendaraan bermotor dan opsen, hingga pemberantasan aktivitas ilegal seperti perdagangan BBM, pupuk, dan makanan.

Selain itu, GJL juga mendorong lahirnya wirausahawan baru, penguatan ketahanan pangan, pembinaan dunia usaha, kemudahan perizinan, serta penyaluran dana hibah atau CSR yang lebih tepat sasaran.

“Tolong pemerintah dan DPRD menindaklanjuti hal-hal yang menjadi perhatian kami. Kegiatan ilegal seperti galian C harus diberantas. Hibah dari pemerintah melalui anggota Dewan juga perlu disalurkan lebih selektif karena banyak laporan ke kami, penyalurannya tidak merata,” tegas Riyanta.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan GJL dari daerah juga turut menyampaikan persoalan lokal. Dari Kota Semarang, mereka menyoroti sengketa tanah warga dengan Pemkot Semarang, sedangkan dari Batang menyoroti peralihan status tanah yang dinilai masih dipersulit.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan GJL.

“Persoalan yang muncul di kabupaten/kota akan kami komunikasikan dengan pemerintah daerah setempat,” ucap dia.(tyo/priyanto)

Dilihat: 114

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).