Ketua DPRD Ajak Anggotanya Turun ke Daerah Pantau Corona

Tanggal -
IMG

KETERANGAN PERS. Ketua Bambang Kusriyanto bersama Sekretariat DPRD Jateng Urip Sihabudin memberikan keterangan pers, Rabu (18/3/2020).(Foto: Faiz Fuadi)

GEDUNG BERLIAN –  Menyikapi perkembangan wabah virus Corona, DPRD Jawa Tengah turut mengambil sejumlah kebijakan guna mendukung langkah pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto melalui siaran pers di ruang kerjanya, Rabu (18/3/2020).

Pertemuan Ketua DPRD dengan wartawan

Kepada wartawan, sejumlah poin hasil rapat pimpinan (rapim) diputuskan. Pertama, sampai 31 Maret semua kegiatan kedewanan (kunjungan kerja) sementara ditiadakan. Selanjutnya, Semua anggota DPRD Jawa Tengah diminta turun ke masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk bersama pemerintah daerah setempat memantau masyarakat dalam menyikapi wabah virus Corona.   

‘’Masing-masing Dewan harus membantu pemerintah daerah setempat dalam hal penindakan dan penanggulangan Corona. Jangan sampai rumah sakit menolak pasien yang terpapar Corona atau tidak. Supaya penanggulangan secara menyeluruh maka area-area seperti kantor milik Pemprov Jateng tidak terpakai harus dimaksimalkan digunakan untuk ruang isolasi. Kami juga berharap DPRD kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama,” ucapnya. 

Menyinggung soal anggaran penanganan Corona akan dibahas dengan TAPD dengan tetap mengikuti regulasi yakni bisa menggunakan anggaran mendahului perubahan anggaran.

Mengenai perkembangan penanganan virus Corona di Jateng sesuai data dari Posko Penanganan Covid-19 milik Dinas Kesehatan Jateng, sampai Rabu (18/3/2020), jumlah pasien positif Corona enam orang, dengan dua meninggal dan empat orang dalam perawatan. Keduanya meninggal di RSUD dr Moewardi Solo pada 11 Maret dan di RSUP dr Kariadi pada 17 Maret.  Untuk empat pasien yang menjalani perawatan yakni di RSUD dr Moewardi (2),  RSUP dr Kariadi (1), RSUD Tidar Magelang (1). Jumlah orang dalam pantauan (ODP) 1.005 orang, sementara pasien dalam Pengawasan (PDP) 42 orang.(evi/priyanto)

Dilihat: 3

Berita Terkait

  • MUNAS ADPSI 2019: Rekomendasi Disampaikan ke Presiden

    LAMPUNG – Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Forum Komunikasi Sekretaris Dewan (Forkom Sekwan) se-Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bandar Lampung, Provinsi Lampung selama tiga hari mulai Senin (9/12/2019) sampai Rabu (12/12/2019).

  • Komisi C Bahas Kinerja PDAB Tirta Utama

    SLAWI – PD Air Bersih Tirta Utama merupakan perusahaan pengelola air bersih dengan bahan baku yang melimpah dan murah. Dengan kondisi itu, DPRD Provinsi Jateng berharap perusahaan daerah tersebut mampu meminimalisir kendala dan mengoptimalkan pengelolaan dari hulu hingga hilir, termasuk pendistribusiannya ke daerah-daerah yakni perusahaan-perusahaan daerah air minum (PDAM) di kabupaten/ kota.

  • Meski Bekas Tambang, Pengelolaan Tebing Breksi Mampu Jadi Magnet Wisata

    YOGYAKARTA – Komisi D ingin pengelolaan di lahan bekas pertambangan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Menjadi contoh kebermanfaatan lahan bekas pertambangan adalah sebuah tebing yang dinamakan breksi. Tebing Breksi yang ada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, DIY, kini mampu menjadi sebuah objek destinasi wisata unggulan. Banyak masyarakat sekitar tebing breksi beralih ke pariwisata. Ada yang menyewakan rumah untuk dijadikan homestay, pemandu wisata, serta penjualan cendera mata.

  • Surapadan Expo, Diluncurkan Aplikasi Agrojowo

    TEMANGGUNG – Komisi B DPRD Jateng menghadiri Suropadan Expo di Pusat Pelayanan Agribisnis Petani (PPAP) Soropadan, Jalan Raya Magelang-Semarang KM 13, Soropadan, Pringsurat, Temanggung, Senin (4/7/2016). Soropadan Expo 2019 kali ini bertema “Korporasi Petani dan Integrasi Teknologi Informasi Menuju Petani Semakin Sejahtera”.

  • Pansus IV Bahas Pajak Daerah bersama BPKA DIY

    YOGYAKARTA – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, pemerintah merasa perlu untuk melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.