Inovasi Parkir Khusus di DIY Jadi Bahan Pertimbangan

Tanggal -
IMG 20240505

SOAL PARKIR. Komisi D bertandang ke Setda Provinsi DI. Yogyakarta, Selasa (2/4/2023), membahas pengelolaan tempat khusus parkir (TKP) dan Terminal tipe B di Yogyakarta. (foto mentari amanda)

YOGYAKARTA – Pengelolaan tempat khusus parkir (TKP) dan Terminal tipe B di Yogyakarta menarik perhatian Komisi D DPRD Provinsi Jateng. Sebagai destinasi wisata, Provinsi DI. Yogyakarta terbilang kerepotan dalam mengelola parkir. Dengan memiliki TKP itu, Komisi D ingin mengetahui konsep pengelolaannya.

Pada Selasa (2/4/2023), Komisi D bertandang ke Setda Provinsi DI. Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Agnes Dhiany Indriasari selaku Kepala UPT Balai Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DI. Yogyakarta menjelaskan pembuatan TKP tersebut bertujuan untuk mempermudahkan masyarakat mendapatkan lahan parkir, terutama di objek wisata.

Sekarang ini, lanjut dia, Provinsi DI. Yogyakarta telah memiliki sembilan lokasi TKP. Tiga TKP ada di kawasan Beskalan, Ketandan, dan Abu Bakar Ali, dekat kawasan Malioboro.

Selanjutnya, 2 Terminal tipe B dan 4 parkir khusus di Park & Ride titik masuk di Gamping, Dongkelan, Prambanan dan Bandara Adisucipto. Di lokasi itu, memiliki 2 fasilitas gratis untuk parkir dalam kurun waktu 5 menit dan berbayar melalui cashless bisa menggunakan elektronik card atau Qris Code.

Arifin Mustofa, Anggota Komisi D, menanyakan mengenai becak listrik. Terutama soal regulasinya yang sudah sah dan kendala selama pelaksanaan di lapangan.

Menjawab hal itu, Sugeng Purwanto selaku Asisten III Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi DI. Yogyakarta mengatakan konversi dari becak kayuh ke becak listrik/ bentor yakni bukan meniadakan becak kayuh yang sudah menjadi alat transportasi tradisional. Melainkan memodernisasi keberadaan becak kayuh ke listrik.

Dalam hal ini, Ketua Komisi D Alwin Basri mengatakan penataan parkir menjadi salah satu kebutuhan pokok untuk tertib berlalulintas. Hal itu mengingat banyak praktik parkir liar sehingga memicu kemacetan. Inovasi yang dilakukan Provinsi DI. Yogyakarta terkait konversi becak dan tempat parkir khusus TKP bisa menjadi bahan pertimbangan untuk digunakan di daerah. (tyas/priyanto)

Dilihat: 34

Berita Terkait

  • Meski Bekas Tambang, Pengelolaan Tebing Breksi Mampu Jadi Magnet Wisata

    YOGYAKARTA – Komisi D ingin pengelolaan di lahan bekas pertambangan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Menjadi contoh kebermanfaatan lahan bekas pertambangan adalah sebuah tebing yang dinamakan breksi. Tebing Breksi yang ada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, DIY, kini mampu menjadi sebuah objek destinasi wisata unggulan. Banyak masyarakat sekitar tebing breksi beralih ke pariwisata. Ada yang menyewakan rumah untuk dijadikan homestay, pemandu wisata, serta penjualan cendera mata.

  • APBD 2023 Jadi Tolok Ukur Capaian RPJMD

    PEKALONGAN – Pimpinan dan Anggota DPRD Jateng mengikuti Workshop DPRD Jawa Tengah di Hotel Santika Kota Pekalongan, Minggu-Selasa (20-22 /11/2022). Acara yang mengangkat tema “Implementasi Permendagri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023” tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno beserta jajaran.

  • Komisi A Ingin Perekrutan CPNS & PPPK Tak Ada Kecurangan

    YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng ingin mengetahui alur perekrutan CPNS dan PPPK TA 2024 yang dianggap masih belum bersih dikalangan masyarakat. Selain itu juga menanyakan bagaimana kepastian nasib para pegawai non-ASN yang diterima sebagai PPPK dengan sistem penuh waktu dan juga paruh waktu. Hal itu dibahas dalam pertemuan Komisi A dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kantor Regional I BKN di Yogyakarta pada Selasa (22/10/2024).