Humas Setwan Bangun Komunikasi Aktif dengan Media Massa

Tanggal -
Screenshot 20210126

BICARA MEDIA. Soewondo saat berbincang dengan sejumlah perwakilan media massa di Ruang Bapemperda Lantai 4 Gedung Berlian, Selasa (26/1/2021), mengenai peran kehumasan DPRD. (foto ariel noviandri)

GEDUNG BERLIAN – Guna meningkatkan peran kehumasan, Bagian Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng terus berupaya membangun citra parlemen digital yang terbuka. Salah satu upaya itu yakni menjalin komunikasi aktif dengan media massa.

Seperti dilakukan pada Selasa (26/1/2021) pagi, Bagian Humas Setwan Provinsi Jateng mengajak sejumlah media massa berdiskusi soal peran kehumasan DPRD. “Kami mengharapkan input atas tugas kami sebagai Humas Setwan,” kata Kabag Humas Setwan Provinsi Jateng Soewondo.

Menanggapi hal itu, Isdiyanto selaku Redaksi Kedaulatan Rakyat mengaku sangat apresiatif dengan niatan Humas Setwan yang berupaya terus membangun komunikasi dengan media massa. Selama ini, ia mengakui pelayanan Humas Setwan kepada awak media sangat baik dari tahun ke tahun.

“Disamping itu, keterbukaan informasi kinerja DPRD sudah tersampaikan dengan baik sehingga awak media tidak kesulitan mencari data dan informasi,” kata Isdiyanto. (ariel/priyanto)

Dilihat: 58

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).