Hadapi Pemilu 2024, Kesiapan KPU Kabupaten/ Kota Magelang Dipantau

Kom A

SIAP PEMILU. Mohammad Saleh berdiskusi dengan pihak KPU, Rabu (8/3/2023), membahas kesiapan Pemilu 2024. (foto ayu danik purnama sari)

MAGELANG – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi A DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Kantor KPU Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, Rabu (8/3/2022). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh berharap tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik.

Ia juga menegaskan kualitas pemilu harus lebih baik dari tahun sebelumnya dengan melihat dari partisipasi dan antusias masyarakat. Berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan Pemilu 2024, ia mengingatkan pentingnya komitmen antarlembaga.

“Kami dari Komisi A bersama Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu Provinsi Jateng berkomitmen tahapan Pemilu 2024 harus dijaga bersama. Memang di beberapa daerah masih belum clear terkait anggaran ini, namun kami DPRD Provinsi meyakini bahwa sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten/ kota ini akan berjalan dengan baik,” ucap Politikus Partai Golkar itu.

Senada, Anggota Komisi A Muhammad Yunus mengatakan partisipasi pemilih pemula juga sangat penting dan harus diperhatikan dengan baik. Termasuk permasalahan DPT, Yunus melanjutkan KPU juga harus berkoordinasi dengan disdukcapil agar tidak ada DPT ganda dan orang meninggal yang masih masuk dalam DPT.

Anggota Komisi A, Sthephanus Sukirno, menilai partisipasi pemuda menjadi penting dalam pelaksanaan pemilu agar dapat meningkatkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Sosialisasi mengenai pemilu juga berperan penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Pemutakhiran data itu harus disiapkan semaksimal mungkin agar DPT benar-benar valid sehingga tidak terjadi masalah setelah pemilu nanti,” kata Legislator PDI Perjuangan itu.

Menanggapinya, Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pencocokan & penelitian (coklit) sudah yang sudah mencapai 78,87%. Pihaknya berusaha agar semua yang sudah meliliki hak pilih bisa mendapatkan hak pilihnya dan sedang mengupayakan agar permasalahan pindah masuk dan pindah keluar bisa tertangani dengan baik.

“Partisipasi kami pada 2019 mencapai 86,5 persen melebihi target nasional dan pilkada 77,8 persen juga melebihi target nasional, walaupun masa pandemi ternyata partisipasi masyarakat juga cukup tinggi,” kata Basmar.

Di satu sisi, Ketua KPU Kabupaten Magelang Affifudin terkait Pemilu 2024 pihaknya telah mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 59,30 miliar. Saat ini, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Saat ini, kami sedang merencanakan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilu, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan DPT,” jelas Affifudin. (danik/ariel)

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).