Fasilitasi Atlit & Kepemudaan Butuh Payung Hukum

Tanggal -
IMG 20240726 WA0019

SOAL PEMUDA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (23/7/2024), membahas soal olahraga dan pemuda. (foto dewi sekar)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait Implementasi Kebijakan dan Desain Besar Olahraga Daerah, Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Disporapar dan DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (23/7/2024). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E Abdul Hamid mengatakan bahwa pemuda dan atlet merupakan kebanggaan bagi provinsi dimanapun mereka berjuang untuk meraih prestasi.

“Saat ini, para pemuda dan atlit berjuang meraih prestasi tentu selalu akan menjadi perhatian pemerintah. Kami sebagai wadah untuk memberikan regulasi yang terbaik untuk fasilitas mereka ingin berdiskusi mengenai hal tersebut dengan Kalsel,” ujar Hamid.

Menanggapinya, Dony selaku perwakilan dari Disporapar Provinsi Kalsel menjelaskan atlit-atlit yang ada sekarang sudah mendapatkan fasilitas yang layak dan selalu ada regulasi sebagai payung hukumnya. “Standarisasi penghargaan bagi atlet sudah ditambahakan dalam perubahan perda keolahragaan Kalsel,” jelas Dony.

Setelah berdiskusi dengan disporapar terkait kepemudaan, Komisi E melanjutkan diskusinya dengan DPRD Provinsi Kalsel. Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Aziz mengungkapan silaturahmi dengan Provinsi Kalsel untuk menjalin hubungan erat.

“Untuk diskusi perda, nantinya bisa menjadi pertimbangan tersendiri untuk didiskusikan bersama DPRD Kalsel agar semua provinsi berkembang bersama dan membangun kepemudaan yang berkualitas bersama DPRD pula,” jelas Aziz. (tyas/ariel)

Dilihat: 3

Berita Terkait

  • RAPAT PARIPURNA: Laporan Reses & Perubahan Propemperda 2024

    GEDUNG BERLIAN – Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jateng pada 29 Januari 2024, agenda Rapat Paripurna adalah laporan pelaksanaan reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2023/2024 dan persetujuan penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.

  • Permodalan dan Pasar, Masalah Klasik Pengembangan UMKM

    BOYOLALI – Masalah pasar dan permodalan kerap menjadi hambatan pengembangan UMKM. Para pelaku UMKM kerap kali terbentur kurangnya permodalan untuk mengembangkan usahanya. Banyak usaha kecil yang sudah berjalan namun ditengah jalan harus tutup lantaran tidak memiliki modal dan tidak ada pasar.

  • Bapemperda Ajukan Delapan Raperda Prioritas 2022

    GEDUNG BERLIAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng sepakat menetapkan delapan rancangan serta tiga raperda kumulatif untuk masuk pada program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2022. Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda Iskandar Zulkarnain dan Wakil Ketua Bambang Eko Purnomo di Ruang Rapat Pimpinan, lantai lobi Gedung DPRD, Rabu (27/10/2021).

  • Saatnya Dorong Keterwakilan 30% Perempuan Masuk Parlemen

    UNGARAN – DPRD Jateng mendorong keterwakilan 30% perempuan dalam parlemen. Hal Tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono saat menjadi narasumber dalam acara “Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan” yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Senin (21/3/2022).