DPRD Jateng Dukung Laporan Keuangan 2023 Guna Tata Pemerintahan yang Baik
HADIR ACARA : Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono bersama Kepala Perwakilan BPK RI Jateng Heri Wiwoho menghadiri acara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yaitu Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Auditorium BPK RI, Jakarta.(foto: setyo herlambang)
JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono menyatakan, pentingnya laporan keuangan guna mendorong strategi pemerintahan yang baik dan dapat menjaga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun diterima kepada Pemprov dan DPRD Jateng.
“Lebih terkoordinasi dalam pelaporan keuangan, dan diharapkan predikat WTP yang selama ini Pemerintah Jawa Tengah dapat, masih bisa dipertahankan pada tahun ini dan juga bisa mendorong kinerja pemerintahan dapat berjalan lebih baik,” ujar legislator asal Golkar itu disesela mengikuti kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yaitu Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Auditorium BPK RI, Jakarta, Selasa (23/01/2024). Ferry hadir Bersama Sekda Jateng Sumaryono. Dalam acara itu juga turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito M Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ini.
Dalam sambutannya anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit meminta kepada seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mendukung proses pemeriksaan laporan keuangan 2023 yang akan segera dimulai. Adapun tujuan pemeriksaan laporan keuangan, lanjut dia, merupakan kepatuhan dalam undang-undang.
“Laporan keuangan, adalah bentuk tanggung jawab kepatuhan undang-undang, dan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan, ” kata dia.
Sementara Mendagri Tito Karnavian lebih menyoroti penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai cara akuntabel penganggaran pemerintah daerah dalam sistem pembangunan di daerah.
“Melalui SIPD, semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi satu ruang sehingga dapat terkontrol dengan baik,” jelasnya.(tyo/priyanto)
