DPRD Ingin APBD 2023 Kendalikan Dampak Covid-19 dan Pulihkan Perekonomian

Tanggal -
WhatsApp Image 2022 10 14 at 09.20.22

HADIRI SOSIALISASI: Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2023 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, belum lama ini.(foto: ervan ramayudha)

BOYOLALI – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri sangat berharap APBD 2023 dapat dialokasikan untuk mengendalikan dampak pandemi Covid-19 di masyarakat serta dapat memulihkan ekonomi dengan cepat. Penegasan tersebut disampaikannya usai mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2023 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, belum lama ini.

Menurutnya, dengan kerja sama yang kuat dan koordinasi antarinstansi sangat dibutuhkan dalam menghadapi persoalan mendasar termasuk menahan agar inflasi tetap dalam posisi terkendali.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno dalam sambutannya juga menekankan kepada jajaran SKPD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah supaya memiliki komitmen dalam pemulihan ekonomi.

Dengan dukungan APBD yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam menangani dampak pandemi Covid-19, Jawa Tengah berhasil mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi dengan sangat baik.

“Alhamdulillah semuanya dapat terlaksana dengan baik. Karena itu APBD 2023 diharapkan menjadi instrument yang dapat diandalkan dalam menjaga fleksibilitas perekonomian, namun jelas akan terus diuji oleh berbagai gejolak ekonomi yang tidak mudah dan belum mereda,” ucapnya. Kegiatan sosialisasi yang diprakarsai BPKAD karena telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber Dr Drs Agus Fatoni MSi dari Dirjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri (Zoom meeting). M Valiandra SE MAc Plh selaku Direktur Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.(ervan/priyanto)

Dilihat: 6

Berita Terkait

  • Tata Kelola Keuangan Dua RSJD Milik Pemprov Jateng Diapresiasi

    SURAKARTA – Dalam upaya proses tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengawasan, bimbingan dan arahan pada beberapa rumah sakit yang dikelola Pemprov Jateng. Hal tersebut bertujuan mengelola pengendalian internaal atas laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

  • Perbanyak Pelatihan Kerja Jadi Cara Kota Tegal Tangani Kemiskinan

    TEGAL – Komisi E DPRD Jateng pada Senin (17/2/2025) berkunjung ke Kantor Pemkot Tegal guna mengetahui program penanganan kemiskinan. Sebagai daerah pesisir Pantura, Kota Tegal masih memiliki sejumah catatan terutama mengenai kemiskinan. Pertemuan itu langsung diterima oleh Pj Wali Kota Agus Dwi Sulistyantono di ruang kerjanya.

  • Didukung, Brebes Jalankan Program Penguatan Pengarusutamaan Gender

    BREBES – Komisi E DPRD Jateng secara maraton terus menggali masukan guna penguatan data dalam naskah akademik Raperda Penyelenggaraan Pangarusutamaan Gender (PUG). Pada Kamis (4/2/2021), para wakil rakyat tersebut mendatangi Kabupaten Brebes dipimpin Sekretaris Komisi E Sri Ruwiyati dan Wakil Ketua Abdul Aziz didampingi Dewi Indrajati Kabid P3A Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Jawa Tengah. Mereka diterima Dra. Rini Pujiastuti selaku Sekretaris DP3KB Kab. Brebes.

  • MEDIA TRADISIONAL: Wayang Golek Tetap Laris Diminati Masyarakat

    PEMALANG – Kesenian tradisional di Pemalang mulai bangkit dan sejumlah dalang mulai kebanjiran job tanggapan, setelah terhenti tak terdengar pementasannya dua tahun lebih akibat pandemi. Pementasan wayang golek merupakan kesenian tradisional yang masih sangat populer di Pemalang dan tergolong paling laris dan masih diminati masyarakat di daerah itu dan sekitarnya.