DPRD Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan di PT Nissin

1 anissin2

UNGARAN – Anggota E DPRD Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi langkah yang diambil manajemen PT Nissin Indonesia dalam melakukan pencegahan secara internal di masa pandemi Covid-19.

Diungkapkan Yudi Indras Wiendarto menjelaskan, industri makanan paling rentan terkena imbas pandemi. Namun demikian, PT Nissin yang berada di Kecamatan Babadan, Kabupaten Semarang itu mampu menjaga kualitas serta melakukan pencegahan secara internal.

Setiap karyawan wajib memenuhi protokol kesehatan yang diterapkan perusahaan mulai dari berangkat sampai pilang. Bahkan bila ada karyawan kontak langsung atau bertempat tinggal satu kawasan dengan pasien positif korona akan segera dilakunan penindakan berupa rapid tes dan pemberian cuti selama 14 hari.

“Menarik, apa yang telah dilakukan saudara (PT Nissin) semuanya untuk melakukan pencagahan persebaran Covid-19 ini. Detail dari depan sampai didalam, Industri Makanan memang sudah terkenal detail. Karena tanpa pandemi seperti ini saja sangat ketat pengawasannya,” jelas politikus Partai Gerindra itu di sela-sela diskusi bersama jajaran manajemen perusahaan.

Senada dengan Yudi, Tazkiyatul Muthmainah anggota Komisi E menyampaikan kekagumannya mengenai konsistensi dari PT Nissin untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan juga memberikan hak karyawan termasuk mengatur sift malam untuk karyawan perempuan.

“Meskipun ada penurunan 30% dari omzet biasanya, tetapi tidak melakukan putus kontrak. Semoga terus dipertahankan,” kata perempuan yang kerap disapa Iin, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Kepada para wakil rakyat, Direktur Utama PT Nissin Biscuit Indonesia Tjahja Kailani menyampaikan penerapan protokol kesehatan mutlak dilakukan. Pentingnya pengetatan ini karena untuk menjaga kualitas produk agar tidak terpapar bakteri atau virus.

Selain itu, Ia juga turut meminta pendapat mengenai sikap yang harus diambil perusahaan terhadap karyawan yang ikut kampanye calon bupati/wali kota. Masalah ini sangat penting guna memutus kontak dengan orang banyak agar pencegahan Covid-19 bisa dilakukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Sakina Rosellasari menyampaikan, pemerintah telah menyediakan bantuan untuk karyawan yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta. Selain itu, juga ada potongan iuran Jamsostek bagi karyawan, sehingga cukup membayar 1 % saja.

Turut hadir dalam diskusi mengenai pengaruh pandemi di sektor industri makanan Yudi Indras, Tazkiyatul Muthmainnah, Agung Budi M, Maria Tri M, Badine BT, dan Soetjipto.(azam/priyanto)

Berita Terkait

  • Perlunya Standar ‘Wisata Halal’ di Jateng

    SURAKARTA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng mengajak seluruh pihak penyelenggaraa wisata untuk mempersiapkan standar ‘Wisata Halal.’ Ketua Komisi B, Sri Hartini, menjelaskan untuk menuju Jateng Wisata Halal 2027 butuh peran dari seluruh masyarakat.

  • DPRD: Perlu Masterplan Dana Obligasi secara Komprehensif

    GEDUNG BERLIAN – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar diskusi melalui aplikasi Zoom Meeting mengenai Studi Kasus Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jateng, Rabu (2/9/2020). Dalam kegiatan web seminar (webinar) yang dilaksanakan di ruang kerja Komisi C DPRD Provinsi Jateng itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sriyanto Saputro mengatakan bahwa Raperda tentang Obligasi Daerah Provinsi Jateng tersebut memang sudah diusulkan dalam Propemda pada 2020 ini tapi belum disetujui.

  • Proyek Jembatan Kretek 2 JJLS Bantul Sarat Budaya 

    BANTUL – Guna lebih memperhatikan kualitas pembangunan fisik, Komisi D DPRD Provinsi Jateng melakukan studi komparasi ke Jembatan Kretek 2 Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kabupaten Bantul, Rabu (24/5/2023). Saat berada di lokasi, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri mengaku pihaknya terinspirasi dengan adanya jembatan tersebut dan berharap di Jateng nantinya bisa terealisasi jembatan serupa. 

  • Recovery Ekonomi Jateng di Tengah Pandemi

    PEMALANG – Dalam live talkshow di Radio Swara Widuri 87.7 FM Kabupaten Pemalang, Kamis (18/3/2021), program kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 13 (Kota/ Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang & Pemalang). Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, saat menjadi pembicara, didampingi Ketua Komisi A DPRD Mohammad Saleh, Anggota Komisi A Masruhan Samsurie, dan Anggota Komisi B Pujo Widiono.