Dipantau, Tingkat Kesehatan BPR BKK Kabupaten Tegal

SEHAT BANK. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen BPR BKK Kabupaten Tegal membahas soal tingkat kesehatan bank di Ruang Rapat Gedung BPR BKK Kabupaten Tegal, Rabu (23/8/2023). (foto rahmat yasir widayat) 

SLAWI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menilai setiap perbankan perlu memperhatikan tingkat kesehatan bank (TKB), tak terkecuali BPR BKK. Dalam pantauan TKB, Komisi C mengajak diskusi PT. BPR BKK Kabupaten Tegal, terutama perihal pinjaman.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo mengatakan secara keseluruhan kinerja BPR BKK Kabupaten Tegal sudah cukup baik. Diharapkan, dengan kinerja tersebut, masyarakat dapat bekerjasama dengan BPR BKK.

“Dengan begitu, makin banyak yang tertarik dengan BPR BKK,” harap B.E.P, sapaan akrabnya, saat memimpin diskusi dengan BPR BKK Kabupaten Tegal, Rabu (23/8/2023).

Anggota Komisi C lainnya, Mustholih, menilai secara prinsip BPR BKK perlu lebih sigap dalam penanganan dan pelayanan nasabah. Namun, BPR BKK pun tetap harus memiliki sikap kehati-hatian perbankan.

“BPR BKK memang perlu ‘satset’ dalam pelayanannya,” kata Mustholih.

Senada, Anggota Komisi C Dwi Yasmanto juga menyarankan sikap kehati-hatian itu perlu diperhatikan, mengingat banyak praktik pinjaman online (pinjol) di kalangan masyarakat. Ia menyarankan pula BPR BKK perlu menggenjot kredit di sektor pertanian untuk membantu masyarakat pedesaan.

“Memang perlu juga diperhatikan karena kredit pertanian itu masih memperhatikan musim,” kata Yayan, sapaannya.

Soal non-performing loans (NPL/ kredit macet), Budiyono yang juga Anggota Komisi C mengaku apresiatif dengan upaya menekan angka kredit macet dalam beberapa tahun terakhir. Ia berharap persoalan kredit macet itu bisa terus ditekan pada tahun ini karena tercatat dalam data angka NPL sebesar 11%.

“Harusnya pada tahun ini bisa ditekan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,” saran Budiyono.

Menanggapi soal NPL, Dirut PT. BPR BKK Kabupaten Tegal Khojin mengaku hal pinjaman masih menjadi persoalan di BPR BKK. Pihaknya mengakui pula angka NPL masih cukup tinggi dan tetap berupaya untuk menurunkannya.

Soal pinjol, pihaknya masih mendekati masyarakat dalam hal pinjaman. Namun, BPR BKK tidak ‘seluwes’ rentenir yang bisa mencairkan dana tanpa agunan.

“Kami tetap mengacu pada aturan OJK dalam pemberian kredit” katanya.

Data BPR BKK Kabupaten Tegal menyebutkan, kinerja aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp 148,12 miliar dan hingga 30 juni 2023 sebesar Rp 137,97 miliar dari target 2023 Rp 157,64 miliar. Untuk tabungan, sudah terhimpun Rp 86,78 miliar per 31 Desember 2022 dan hingga 30 Juni 2023 Rp 78,62 miliar dari target 2023 Rp 92,55 miliar.

Untuk deposito per 31 Desember 2022 tercapai Rp 36,59 miliar dan hingga 30 juni 2023 baru tercapai Rp 35 miliar dari target 2023 Rp 38,49 miliar. Kinerja kredit per 31 Desember 2022 Rp 93,22 miliar dan hingga 30 Juni 2023 Rp 103,30 miliar dari target 2023 Rp 107,16 miliar. Untuk laba, per 31 Desember 2022 Rp 2,37 miliar dan hingga 30 Juni 2023 Rp 1 miliar dari target 2023 sebesar Rp 3,58 miliar.

Untuk angka NPL, secara gross pada 2022 sebesar 10,16% dan hingga Juni 2023 sebesar 11,54% dari target 2023 sebesar 7,26%. Secara netto, pada 2022 sebesar 4,86% dan hingga Juni 2023 sebesar 6,57% dari target 2023 sebesar 4,20%. (ariel/priyanto)