DIALOG 4 PILAR: Adminduk Online untuk Hindari Percaloan

IMG 20220121 WA0084

SOAL ADMINDUK. Ferry Wawan Cahyono dalam acara ‘Dialog 4 Pilar, di Hotel Bralling Kabupaten Purbalingga, Jumat (21/1/2022). (foto cahya dwi prabowo)

PURBALINGGA – Hingga kini, praktik percaloan masih ada di sejumlah layanan publik. Untuk itu, DPRD Provinsi Jateng menghimbau masyarakat agar menggunakan fasilitas online, khususnya dalam administrasi kependudukan (adminduk).

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono dalam acara ‘Dialog 4 Pilar, di Hotel Bralling Kabupaten Purbalingga, Jumat (21/1/2022). Ia mengakui persoalan yang sering terjadi di masyarakat adalah kesulitan mereka mengurus admiduk karena adanya birokrasi yang terlalu lama sehingga memunculkan praktik pungli dan percaloan.

“Kepada seluruh warga negara indonesia, khususnya di Jawa Tengah, untuk segera membuat data kependudukan dengan menggunakan fasilitas yang ada. Terpenting untuk hindari percaloan. Semua kepengurusan adminduk gratis. Sebab, dengan melengkapi data kependudukan, maka kami pemerintah dapat melindungi masyarakat secara hukum yang berlaku,” kata Politikus Golkar itu.

Budiharjo selaku Kepala Bidang Layanan Kependudukan Dispermadesdukcapil Provinsi Jateng menjelaskan pelayan kependudukan harus dapat berinovasi seperti aplikasi online dan upaya jemput bola ke daerah pelosok untuk menyapa masyarakat. Kultur masyarakat diakuinya tidak bisa lepas dari percaloan. Untuk itu, pihaknya berupaya meniadakan percaloan atau pungli termasuk di pelayanan kependudukan. 

“Salah satu pelayanan prima adalah menghilangkan pungli percaloan, menggratiskan pelayanan, dan kecepatan kepengurusan,” kata Budiharjo.

Sementara, Dosen Fisip Unsoed Ahmad Sabiq menilai pengurusan kependudukan itu masih kendala jarak, apalagi daerah pelosok atau daerah terpencil. Oleh karena itu, sangatlah penting upaya jemput bola dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang memang membutuhkan. Menurut dia inovasi yang sudah ada di desa harus didorong seperti Wonogiri, Surakarta, dan Pekalongan.

“Sangat sepakat apabila perguruan tinggi terlibat dalam pengabdian pemberdayaan masyarakat untuk membantu sosialisasi bahwa adminduk itu sangatlah penting,” ujar Ahmad. (cahyo/ariel)

Berita Terkait

  • Penambangan Galian C di Gunung Muria dan Pegunungan Kendeng Utara Ditertibkan

    JEPARA – Komisi D menyoroti masih longgarnya pengawasan usaha penambangan rakyat terutama untuk jenis galian C yang tidak berizin. Seperti di kawasan Gunung Muria dan Pegunungan Kendeng Utara, penambangan galian C illegal masih marak terjadi. DPRD meminta kepada Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten di wilayah eks karesidenan Pati (Jepara, Pati, Blora, Kudus, dan Rembang) untuk serius menertibkan penambangan illegal tersebut. 

  • DPRD Serahkan Bantuan untuk Tenaga Medis di Pemalang

    PEMALANG – Sebanyak 12 Anggota DPRD Provinsi Jateng yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Pemalang, Pekalongan, dan Batang memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan RSUD Dr M Ashari Pemalang, Selasa (2/6/2020). Para Anggota DPRD juga menyalurkan APD berupa Masker Bedah, Mika Pelindung diri, dan Baju Hazmat ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Pemalang.

  • DPRD Pantau ‘Jogo Tonggo’ di Dapil 6

    KARANGANYAR – Anggota DPRD Jateng Daerah Pemilihan (Dapil) 6 (Wonogiri, Sragen, & Karanganyar) Sriyanto Saputro melaksanakan kunjungan dapil dalam rangka pantauan penanganan pandemi Covid-19 dan Program Jogo Tonggo di Kabupaten Sragen dan Karanganyar, Selasa (28/7/2020). Pantauan itu ditandai dengan pemberian bantuan berupa masker dan peralatan lainnya kepada perangkat desa.