BPBD Wajib Rutin Gelar Simulasi Penanganan Kebencanaan

KUNJUNGAN KERJA. Ketua Komisi E Abdul Hamid bersama Kalahar BPBD Jateng Sudaryanto berada di BPBD Kabupaten Semarang, Selasa (3/12/2019).(Foto: Priscilla Tyas)

UNGARAN – Memasuki musim hujan, hendaknya seluruh aparatur maupun satuan tugas penanggungalan bencana untuk siaga akan bencana alam yang dimungkinkan terjadi. Provinsi Jawa Tengah masuk daerah rawan bencana alam seperti longsor, angin kencang, banjir.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang, Selasa (3/12/2019). Rombongan Komisi E diterima oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakar) BPBD Kabupaten SemarangHeru Subroto MM.

Ketua Komisi E Abdul Hamid mengemukakan, kunjungan itu dilakukan untuk mencari data serta masukan terkait persiapan penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Proses persiapan tersebut bersamaan dengan musim penghujan yang dapat menjadi acuan dalam siaps iaga bencana banjir, longsor dan bencana lain yang berkaitan. Hamid juga menyinggung masalah evaluasi penanganan bencana guna menunjang keselamatan yang lebih canggih guna penanganan bencana yang akan datang.

“Kolaborasi antarpihak sangat diperlakukan karena ini adalah pekerjaan bersama, daerah lain akan siap siaga juga untuk saling membantu, mendukung sistem untuk memperlancar penanganan juga harus diperhatikan” kata legislator PKB.

Anggota Komisi E lainnya, Ahmad Ridwan, mengatakan bahwa ilmu para petugas dan sukarelawan harus canggih dan sigap dalam penanganan bencana. Dalam penanganan kejadian faktor utama keselamatan menjadi taruhan, terlebih masyarakat cenderung panik dan tidak dapat melakukan penyelamatan yang efektif. Karena itu diperlukan pengandalian dari petugas BPBD itu sendiri.

“Jika ada kebakaran misalnya cenderung petugas datang sulit menangani pemadaman kebakaran, hal ini bisa karena faktor kurangnya simulasi yang tepat, jika adanya anggaran yang membuat simulasi seperti kejadian sebenarnya maka secara otomatis petugas atau relawan bisa mendapatkan pelatihan yang optimal dan tidak akan kaget jika terjadi bencana yang sebenarnya,” kata Ridwan.

Menanggapi hal itu, Heru Subroto menjelaskan banyak penanganan bencanan yang dilakukan oleh BPBD, misalnya dalam penanganan logistik, bantuan sosial (bagi rumah terdampak), rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana. Ia juga mengatakan dalam penanganan bencana kekeringan, melakukan dropping air,terdampak 15 kecamatan,55 desa,141 dusun,74.040 jiwa.

“kami sudah bersyukur karena dalam 2020 kami sudah mendapatkan tunjangan resiko, sehingga kami dan teman – teman bisa bekerja dengan tenang dan tidak was – was,” kata heru.(Tyas)