Banyak Kemiskinan Baru, Kewirausahaan Perlu Digenjot

EKONOMI MASYARAKAT. Sukirman bersama Iskandar Zulkarnain dan Abdul Hamid saat talkshow di LPPL Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, Minggu (21/2/2021), membahas soal ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19. (foto ariel noviandri)

KAJEN – Selama pandemi Covid-19, banyak bermunculan kasus kemiskinan baru. DPRD Provinsi Jateng berharap pemprov bisa menggenjot pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat agar perekonomian tetap bertumbuh di Jateng.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, saat menjadi pembicara dalam talkshow di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, Minggu (21/2/2021). Pembicara lainnya yakni Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi D Iskandar Zulkarnain dan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid.

Dalam talkshow itu, Sukirman menilai kewirausahaan perlu digenjot di masyarakat untuk mengurangi pengangguran yang berdampak pada kemiskinan. Secara jumlah, angka kemiskinan di Jateng mencapai sekitar 4 juta orang atau sekitar 9%-11% sebelum kondisi pandemi. Dari angka itu, pemprov berupaya menurunkan angkanya 1 digit. 

Target itu disepakati DPRD, dengan program di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menangani 1 desa binaan. Namun, saat muncul pandemi, ada pembatasan ruang gerak termasuk refocusing anggaran, baik OPD maupun DPRD. 

Dampaknya, angka pengangguran semakin tinggi karena sektor UMKM juga mengalami perlambatan ekonomi. Termasuk, banyaknya penutupan sejumlah perusahaan dan industri sehingga mendukung semakin tingginya angka pengangguran tersebut.

“Ditambah dengan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ataupun PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang membatasi aktifitas ekonomi masyarakat. Otomatis, angka pengangguran meningkat dan penghasilan masyarakat turun. Jadi, selama setahun (2020) merupakan masa-masa sulit bagi UMKM dan pengusaha-pengusaha besar. Dari kondisi itulah, muncul kemiskinan baru. DPRD berharap target penurunan angka kemiskinan itu bisa direvisi akibat munculnya kemiskinan baru selama pandemi. Ia meyakini target itu tidak tercapai, mengingat masih adanya pandemi di sejumlah daerah,” paparnya.

Senada, Abdul Hamid sepakat dengan adanya pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat tersebut. Ia juga berharap ada pembinaan ke sektor UMKM, salah satunya pengembangan jaringan usaha.

“Di masa pandemi ini, masyarakat dituntut untuk kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan melakukan bisnis online. Dalam bisnis itu juga diperlukan kreatifitas dan inovasi memperluas jaringan pemasaran produk usahanya. Oleh karena itu, butuh dukungan dari pemerintah berupa pembinaan dalam kewirausahaan tersebut,” kata Hamid. (ariel/priyanto)